kertas posisi SUAKA terkait “Kerentanan dan Perlindungan Pengungsi Pembela HAM” dapat diunduh melalui dokumen dibawah ini. Seluruh isi dari dokumen ini merupakan karya dari relawan bantuan hukum dan advokasi SUAKA yakni: Cantika Ramalia Fitri, Karima Taushia Ahmad, dan Natasya Fahira Informasi lebih lanjut mengenai Kertas Posisi ini dapat melalui email secretariat@suaka.or.id atau +62 859-2730-5281
(Kamis, 17 Oktober 2024) SUAKA mengecam terulangnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta kepada empat pengungsi yang mendirikan tenda di belakang kantor UNHCR Indonesia. Penertiban kembali dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB. Sebagaimana yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2024, penertiban disertai dengan pemukulan yang […]
Sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan tetap tinggal di negara kelahirannya, sementara sebagian pergi dan menjadi migran atau pengungsi yang diberi perlindungan internasional berdasarkan Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi. Namun, bagaimana jika mereka kehilangan tempat tinggal, pergi mengungsi keluar dari negara asal dan tidak dapat kembali, tetapi tidak mendapatkan perlindungan internasional? Atau bagaimana dengan mereka yang […]
The Civil Society Coalition consisting of the Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS), KontraS Aceh, Perkumpulan SUAKA, Amnesty International Indonesia, Yayasan Geutanyoe, and Sandya Institute urge the Indonesian Government and the Government of Aceh to immediately provide adequate protection for the Rohingya refugees in Aceh.
The network of Indonesian civil society focusing on the rights of refugee and asylum seekers welcomes the disembarkation and initial handling of Rohingya boats in Aceh.
The Civil Society Network Concerned in Refugee and Asylum Seekers Issues in Indonesia received some information regarding a boat containing 150 Rohingya refugees currently drifting in waters approaching Indonesia. Based on information gathered on Wednesday (21/12), the ship is in an emergency situation and is drifting around Indonesian waters and is moving closer to the […]
The Indonesian Government is the main responsibility holder in fulfilling human rights for refugees in this country. At present, the situation of fulfilling human rights for refugees and asylum seekers in Indonesia is still minimal due to the limited fulfillment of the basic rights of refugees.
SUAKA demands the Government of Indonesia to immediately provide comprehensive humanitarian-based treatment as an effort to handle 229 Rohingya refugees who landed on November 15-16 and are currently placed in Muara Batu District and Dewantara District, North Aceh
SUAKA urges the Central and North Aceh Government to coordinate the handling of the 110 Rohingya refugees who landed in Muara Batu, Aceh on Tuesday (15/11/2022). These Rohingya refugees – consisting of 72 male, 32 female, and 6 refugee children – had arrived around 03.25 local time via sea route.
The Indonesian Government was urged by UN member countries in the Universal Periodic Review (UPR) session held in Geneva on Thursday, November 9, 2022 to provide human rights protection for refugees in Indonesia. Previously, SUAKA together with its network and the refugee communities had submitted a report on the situation of refugee rights in Indonesia. […]
- 1
- 2