Skip to content

Siaran Pers: KECAMAN KERAS ATAS KEPUTUSAN PETUGAS IMIGRASI BANDARA SOEKARNO HATTA UNTUK MENDEPORTASI PENGUNGSI PEREMPUAN SOMALIA

13 Januari 2022

Jakarta – SUAKA mengecam keras tindakan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dalam mendeportasi seorang pengungsi perempuan Somalia yang sedang dalam kondisi hamil dan kesehatan yang lemah. Pengungsi perempuan Somalia tersebut sudah dideportasi pada Kamis, 13 Januari 2022 menggunakan pesawat Emirates Airline EK357 pada pukul 17.40 WIB.

“Ini jelas kemunduran bagi negara Indonesia dalam hal perlindungan HAM dan penegakan hukum dengan skala global. Kami mengecam keras keputusan Pemerintah melalui Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Terlebih, pada saat penahanan hingga dideportasi, pengungsi perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil dan sangat lemah”, ujar Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA.

Sebelumnya, SUAKA menerima laporan bahwa terdapat Pengungsi Somalia yang datang menggunakan paspor dan visa resmi dan dengan menunjukan UNHCR ID, ditahan di dalam Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta sejak Selasa, 11 Januari 2022. Pada saat dideportasi hari ini, ia sedang dalam kondisi hamil 36 minggu dan kurang mendapatkan layanan logistik dasar selama penahanan. Pihak UNHCR telah berupaya untuk mendampingi pengungsi perempuan tersebut, namun mengalami banyak pembatasan hingga hanya dapat menghubungi melalui sambungan telepon.

“Melihat kerentanan dan kondisi yang lemah, keputusan untuk melakukan deportasi membuat situasi menjadi lebih buruk. Ini adalah tindakan yang tidak berdasar dan mencoreng muka Negara Indonesia dalam lingkungan internasional”, tegas Atika.

Tindakan tersebut telah melanggar prinsip non-refoulement. Berdasarkan pada prinsip tersebut, setiap negara dilarang mengembalikan atau mendorong kembali pengungsi/pencari suaka ke negara dimana bahaya persekusi masih berada. Prinsip ini sudah diakui secara universal sebagai kebiasaan hukum internasional yang mengikat.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami sangat mengecam tindakan deportasi ini, ditambah ini bukan pertama kali Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta melakukan hal tersebut. Kedepannya kami akan selalu memberikan perhatian mendalam dan terus mendorong adanya praktik penanganan pengungsi yang lebih inklusif dan sesuai prinsip – prinsip hukum dan HAM,” tutup Atika.

Narahubung:

  • Atika Yuanita P. (081383399078)
  • Zico E. Pestalozzi (081285000708)

Siaran Pers: Pemerintah Harus Membatalkan Rencana Deportasi Pengungsi Perempuan Asal Somalia

11 Januari 2022

Jakarta – SUAKA mendesak pihak imigrasi untuk tidak melakukan deportasi seorang pengungsi perempuan asal Somalia yang sedang mengandung 9 bulan. 

“Ini bukan kali pertama petugas imigrasi hendak melakukan deportasi terhadap pengungsi yang mencari suaka ke wilayah Indonesia. Hal ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum internasional, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia oleh Indonesia. Terlebih pengungsi tersebut sedang dalam kondisi kerentanan yang tinggi.” Ujar Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA.

SUAKA menerima informasi bahwa seorang pengungsi perempuan Somalia ditahan di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pengungsi perempuan tersebut dilarang masuk ke wilayah Indonesia dan sedang dalam kondisi mengandung 9 bulan dan sakit. 

Perempuan Somalia tersebut hendak masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Ia datang ke Indonesia membawa paspor dan visa resmi bersamanya. Pada proses penahanan, pihak imigrasi dikabarkan sudah memberikan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi saat ini kondisinya masih belum pulih.

“Jika Pemerintah Indonesia serius dan berkomitmen dalam perlindungan HAM dan pelaksanaan hukum berskala global, tindakan seperti tidak boleh terjadi. Harus ada koordinasi antar lembaga agar penanganan dapat dilakukan lebih baik lagi”, tambah Atika.

“Kami selaku masyarakat sipil akan terus mengawal keputusan-keputusan Pemerintah terkait penanganan pengungsi dengan sekaligus membuka pintu untuk adanya dialog dan kerja sama lainnya dengan Pemerintah”, tegas Atika.  

Indonesia dan negara-negara lainnya di seluruh dunia terikat dalam prinsip non-refoulement yang melarang negara-negara untuk mengirim/mendorong kembali pengungsi atau pencari suaka menuju ke tempat dimana persekusi terhadap dirinya masih terdapat. Walau Indonesia bukan merupakan negara anggota dalam Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap terikat dalam prinsip atas dasar hukum kebiasaan internasional.

SUAKA berharap akan adanya perubahan struktural terkait penanganan pengungsi terutama terkait deportasi dan keimigrasian. SUAKA juga berharap akan adanya tindakan dan respon tegas dari Pemerintah terkait kasus ini.

Narahubung:

  • Atika Yuanita P. (081383399078)
  • Zico E. Pestalozzi (081285000708)

Siaran Pers: Apresiasi Sikap Pemerintah Atas Ditariknya Pengungsi Rohingya ke Daratan Aceh

31 Desember 2021

Jakarta – SUAKA mengapresiasi sikap dan tanggapan pemerintah Indonesia yang telah menarik perahu pengungsi Rohingya ke daratan Aceh pada Jumat dini hari. Apresiasi SUAKA juga ditujukan untuk para nelayan sekitar, LSM, dan pihak terkait lainnya yang telah mengupayakan proses evakuasi ini.

Melalui siaran pers di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI (29/12), Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol. Armed Wijaya, selaku Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) Pusat, menegaskan keputusan pemerintah untuk menarik kapal pengungsi Rohingya yang telah terombang-ambing selama beberapa hari ke daratan. Keputusan ini diambil atas pertimbangan kemanusiaan.

Kapal ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak, yang menurut informasi sementara berjumlah 105 orang, terdiri dari 50 perempuan, 8 laki-laki, dan 47 anak. Penanganan terkait pengungsi akan dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016.

Melalui siaran pers tersebut, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam memenuhi kebutuhan logisitik, akses kesehatan, dan lainnya.

“Selaras dengan penegasan pemerintah mengenai sikap dan rencana koordinasi tersebut, SUAKA mendorong akan terpenuhinya hak-hak dasar pengungsi selama berada di wilayah NKRI,” tutur Atika Yuanita selaku Ketua Perkumpulan SUAKA.

“Pemerintah tidak sendiri. Seluruh elemen masyarakat harus berpegangan tangan untuk mengatasi masalah ini karena ini masalah kemanusiaan,” tambah Atika.

“Kami akan memantau janji pemerintah untuk memenuhi hak-hak pengungsi Rohingya. Pemerintah daerah sebagai pemimpin di daerah tidak boleh lepas tangan dalam penanganan para pengungsi ini,” tegas Atika.

Saat ini lebih dari 100 pengungsi Rohingya ditempatkan di BLK Kandang, Lhokseumawe setelah sebelumnya kapal kayu yang membawa mereka dari negara asal berhasil ditarik ke pelabuhan di Krueng Geukueh oleh kapal TNI AL KRI Parang 647.

Kapal yang mengangkut para pengungsi tersebut pertama kali ditemukan oleh para nelayan Aceh di sekitar 60 mil dari Bireun beberapa hari sebelumnya. Setelah melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh para nelayan yang diwakili para Panglima Laot, LSM dan pemerintah, upaya penyelamatan di laut berhasil dilakukan. (End)

Narahubung:

  • Zico E. Pestalozzi (081285000708)
  • Telly Nathalia (081291223615)

SUAKA adalah suatu perkumpulan beberapa masyarakat sipil, yang beranggotakan individu maupun organisasi yang bertujuan untuk bekerja bagi perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

Siaran Pers: SUAKA Menyerukan Penyelamatan Pengungsi Rohingya di perairan Bireun, Aceh

sumber gambar: Yayasan Geutanyoe

27 Desember 2021

Jakarta – SUAKA menyerukan agar pemerintah Indonesia segera melakukan penyelamatan terhadap sekitar 120 pengungsi Rohingya yang saat ini masih terombang-ambing di perairan Bireun, Aceh.

“Indonesia sudah mempunyai Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi, jelas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait ketika ditemukannya pengungsi di laut,” tegas Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA”.

“Setelah diselamatkan, harus segera dikoordinasikan kepada UNHCR, sebagai organisasi yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk penentuan status pengungsi,” sambungnya.

Peraturan Presiden 125/2016 tahun ini memasuki tahun ke-5nya sejak ditandatangani. Peraturan ini secara jelas menjabarkan proses dan lembaga-lembaga yang terlibat ketika terjadi penemuan pengungsi di wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dari lapangan, kondisi mesin kapal rusak, menyebabkan air mulai masuk kedalam kapal. Dari 120 orang diatas kapal, terdapat sedikitnya 10 orang laki-laki, sisanya adalah perempuan dan anak-anak.

Bantuan makanan dan minuman sudah diberikan secara sigap oleh para nelayan Aceh.

“Praktik baik penanganan dan pemenuhan hak kepada pengungsi sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh dan jajarannya saat menyambut pengungsi Rohingya tahun 2020. Terkhusus apresiasi dan peran serta masyarakat dan NGO lokal yang secara sigap untuk membantu perlindungan HAM bagi pengungsi Rohingya di Aceh.”, tambah Atika.

SUAKA berharap 120 pengungsi Rohingya yang masih terombang-abing di perairan Bireuen dapat segera diselamatkan ke darat.

Narahubung: Atika Yuanita (Ketua Perkumpulan SUAKA) 081383399078

Perkumpulan SUAKA adalah jaringan masyarakat sipil sukarela, yang beranggotakan individu maupun organisasi yang bertujuan untuk bekerja bagi perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

PERNYATAAN SUAKA tentang Situasi Afghanistan Terkini

English Version Below

Pernyataan Ketua Perkumpulan SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah tentang perkembangan krisis saat ini di Afghanistan:

“SUAKA menyerukan kepada semua komunitas internasional, negara-negara untuk membuka pintu bagi rakyat Afghanistan, yang melarikan diri demi keselamatan mereka”

“Kami memahami bahwa Covid-19 pandemi telah berdampak banyak negara, namun karena alasan kemanusiaan, kami mendesak semua negara untuk membantu rakyat Afghanistan dengan membuka pintu mereka untuk melindungi mereka”

“SUAKA juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan, berdasarkan alasan kemanusiaan, membuka perbatasannya untuk mengakomodasi pengungsian dari Afghanistan dan membangun layanan kemanusiaan yang komprehensif bagi mereka yang lolos dari konflik”.

Latar Belakang:

Setelah dua dekade berkuasa di Afganistan dalam usaha mendirikan pemerintahan yang stabil, Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menarik semua pasukan Amerika. Tindakan itu diikuti dengan penarikan pasukan sekutu NATO-nya dari negara yang selalu dirundung oleh konflik tersebut, mulai April 2021. Presiden Biden telah menyatakan bahwa Washington akan terus membantu pasukan keamanan Afghanistan dan mendukung proses perdamaian di negara itu.

Di sisi lain, Taliban telah menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam tindakan apapun terkait masa depan Afghanistan sampai semua pasukan asing pergi. Akan tetapi, sejak penarikan pasukan asing dari Afghanistan, Taliban mulai mengambil alih wilayah.

Puncak aksinya adalah pada 15 Agustus ketika Taliban mengambil alih ibukota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan. Presiden Ashraf Ghani dan timnya telah meninggalkan negara itu demi keselamatan. Taliban berencana untuk segera mendeklarasikan Imarah Islam Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan). 

Organisasi-organisasi kemanusiaan mengantisipasi krisis dari situasi Afghanistan ini mempunyai skala yang sama dengan krisi pengungsi Suriah. Warga Afghanistan yang melarikan diri dari perang dan kekerasan telah lama mencari keselamatan di Pakistan, Turki, Iran, Tajikistan, dan Uzbekistan. Banyak orang Afghanistan di negara-negara ini tetap terperosok dalam kemiskinan, tidak memiliki legalitas, dan harus hidup dengan keterbatasan mata pencaharian ditengah tekanan untuk pergi.

Negara yang berbatasan dengan Afghanistan yang sudah menampung jutaan warga Afghanistan akan kewalahan menangani gelombang baru jika situasi keamanan di negara itu terus memburuk dan bantuan internasional untuk membantu pengungsi tidak mendapatkan dukungan.

Narahubung:

Rizka Argadianti: +62 852-1756-6952

Telly Natalia (Koordinator Advokasi): +62 812-9122-3615

Zico Pestalozzi (Koordinator Kampanye dan Kesadaran Publik): 0812 8500 0708


Statement from the chairperson of SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah concerning the current crisis development in Afghanistan:

“SUAKA calls all international community, states to open their doors for the people of Afghanistan, who escaped for their safety”

“We understand that the Covid-19 pandemic has impacted countries, however, due to humanitarian grounds, we urge all states to help the people of Afghanistan by opening their doors to shelter them”

“SUAKA also calls the government of Indonesia to take action, based on humanitarian grounds, opening its border to accommodate the further displacement of Afghanis and establish comprehensive humanitarian services for those who escaped conflict”.

Background:

After two decades of having its power in Afghanistan to assist the country in establishing a stable government, The United States under President Joe Biden is withdrawing all American troops. The action is followed by the withdrawal of its NATO-allied troops from the war-torn country, starting from April 2021. President Biden has stated that Washington will continue to help Afghan security forces and support the peace process in the country.

On the other side, the Taliban has stated that they will not engage in any conference on Afghanistan’s future until all foreign troops leave. But, since the withdrawal of foreign troops from Afghanistan, the Taliban started taking over territories.

The peak of its actions was on August 15 when the Taliban taking over the capital Kabul and occupied the Presidential Palace. President Ashraf Ghani and his team have left the country to seek safety. The Taliban plans to soon declare the Islamic Emirate of Afghanistan. 

Humanitarian agencies are bracing for another round of exodus in Afghanistan with the scale of the Syrian refugee crisis. Afghans fleeing war and violence have long sought safety in Pakistan, Turkey, Iran, Tajikistan, and Uzbekistan. Many Afghans in these countries remain mired in poverty, undocumented, and subject to limits on work amid constant pressure to leave.

Those surrounding countries already hosting millions of Afghans would be overwhelmed to handle a new influx if the security situation in Afghanistan continues to deteriorate and international support to aid refugees remain underfunded.

Contact person

Rizka Argadianti: +62 852-1756-6952

Telly Natalia (Advocacy Coordinator): +62 812-9122-3615

Zico Pestalozzi (Campaign and Public Awareness Coordinator): 0812 8500 0708