Skip to content

Siaran Pers: Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

2 April 2022

Jakarta – Jaringan Masyarakat Sipil yang bergerak dalam advokasi perlindungan hak pengungsi dari luar negeri yaitu Perkumpulan SUAKA, RDI UREF, LBH Jakarta, Dompet Dhuafa, Yayasan Geutanyoe, dan HRWG telah mengirimkan Laporan Universal Periodic Review (UPR) tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia di Siklus ke-4 Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Laporan kami bertajuk Situasi Hak Pengungsi di Indonesia”, jelas Reza Maulana, Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe. “Dimulai dengan penggambaran situasi pengungsi lalu dilanjutkan dengan mengangkat empat isu kunci yaitu solusi jangka panjang (durable solution), hak atas pendidikan (rights to education), hak atas kesehatan (rights to the enjoyment of the highest standard of health) dan hak atas penghidupan yang layak (livelihood),” imbuhnya.

Proses awal perumusan laporan ini dimulai dengan konsultasi bersama paralegal pengungsi dan jaringan terkait. Pelibatan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk menambah inklusivitas laporan UPR ini. Atika Yuanita P., Ketua Perkumpulan SUAKA menambahkan, “Dengan ikut berkontribusinya beberapa paralegal komunitas pengungsi yang telah menerima pelatihan dari SUAKA maka diskursus dalam penulisan ini menjadi lebih kaya”.

Laporan UPR ini merupakan laporan bayangan (shadow report) untuk menambah bahan pertimbangan sidang dalam mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Sekaligus, menagih janji (pledge) pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Global Refugee Forum (GRF) 2019. Beberapa diantaranya untuk merancang program pemberdayaan pengungsi; mengembangkan kebijakan dan anggaran yang relevan atau dalam rangka meningkatkan kehidupan pengungsi di dalam negeri, serta memperkuat kerjasama internasional melalui dialog dengan negara asal, transit dan tujuan dalam merumuskan solusi yang tahan lama, berdasarkan pembagian beban dan tanggung jawab bersama masing-masing.

“Tentunya kami sangat mendukung Sidang Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang dapat menciptakan kebijakan berbasiskan pemenuhan hak, yang inklusif bagi pengungsi, dan untuk Pemerintah Indonesia agar dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut”, tutup Daniel Awigra, Direktur Eksekutif HRWG.

Latar Belakang UPR

UPR merupakan mekanisme khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan situasi HAM di 193 negara anggotanya. Di bawah mekanisme ini, situasi HAM di setiap negara anggota PBB akan ditinjau setiap 5 tahun. Proses peninjauan Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2022. Sejalan dengan fungsi UPR secara umum, perumusan Laporan UPR yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung: 

  1. Julio Achmadi (Koordinator Laporan UPR Perkumpulan SUAKA) – 08999101176
  2. Reza Maulana (Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe) – 085260279292
  3. Alysa (Program Officer HRWG) – 082296060601

Perkumpulan SUAKA adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu maupun organisasi, yang bekerja untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

Unduh versi PDF siaran pers ini

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan UPR klik disini

Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle

Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council
(Fourth Cycle)
41st Session


Refugee Rights Situation in Indonesia


Submitted on 30th of March 2022


SUAKA Indonesia
Resilience Development Initiative – Urban Refugee Research Group (RDI UREF)
Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta)
Dompet Dhuafa
Geutanyoe Foundation
Human Rights Working Group (HRWG)

Introduction

This submission provides an overview of the refugee rights situation in Indonesia and the effectiveness of refugee management of the Government of Indonesia since the last UPR (Third Cycle). There were two recommendations specific to the issues of refugees, one of which was supported by the Government of Indonesia (139.147 – Colombia) and one noted recommendation (141.55 – Ireland). In addition to these specific recommendations, Indonesia also supported many recommendations on other rights which would be applicable for refugees and asylum seekers. However, this report has documented the weak commitment made by the Government of Indonesia to follow up the recommendations for the betterment of refugee rights in the country.

Per February 2022, Indonesia is host to 13,174 refugees and asylum seekers. The top three of the population are from Afghanistan, Somalia and Myanmar. Of this population, 13 people are in immigration detention facilities, 97 children are either unaccompanied or separated from their caregiver, and 41 of whom are women.

As a non-party to the Convention Relating to the Status of Refugees (“1951 Refugee Convention”), Indonesia considers itself as a transit country, thus not able to offer local integration options for refugees and asylum seekers as a long-term solution. However, Indonesia is a State Party to eight out of nine UN Core Conventions, thus having obligations to comply with the ratified Conventions to protect refugee rights according to the international standards.

At national level, Indonesia guarantees the right to seek asylum under Law No. 39 of 1999 on Human Rights in Article 28 (1) which stated, “every person has the right to seek and receive political asylum from another country.” The right to seek asylum is also regulated in Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations Chapter VI on Granting Asylum and Refugee Matters which stipulates that granting refugee/asylum seeker status is the authority of the President. Therefore, it is mandated under the same regulation that there should be a Presidential level decision to further regulate this matter.

The mandate was executed on 31 December 2016, when Indonesia’s President signed the Presidential Regulation No. 125 of 2016 on The Handling of Foreign Refugees which adopted the definition of refugee stipulated by the 1951 Convention. However, it only regulates the refugee handling procedure on the time of emergency without a guarantee of human rights fulfillment.

Please download the full Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle to see the submission in detail.

Vacancy Notice: Campaign, Information, and Advocacy Officer (CIAO)

Functional Title:  Campaign, Information, and Advocacy Officer (CIAO)

Entry on Duty: 01 March 2022

Duration: Initially for one year with possibility of extension

Closing Date: 21 February 2022

Read more

Siaran Pers: KECAMAN KERAS ATAS KEPUTUSAN PETUGAS IMIGRASI BANDARA SOEKARNO HATTA UNTUK MENDEPORTASI PENGUNGSI PEREMPUAN SOMALIA

13 Januari 2022

Jakarta – SUAKA mengecam keras tindakan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dalam mendeportasi seorang pengungsi perempuan Somalia yang sedang dalam kondisi hamil dan kesehatan yang lemah. Pengungsi perempuan Somalia tersebut sudah dideportasi pada Kamis, 13 Januari 2022 menggunakan pesawat Emirates Airline EK357 pada pukul 17.40 WIB.

“Ini jelas kemunduran bagi negara Indonesia dalam hal perlindungan HAM dan penegakan hukum dengan skala global. Kami mengecam keras keputusan Pemerintah melalui Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Terlebih, pada saat penahanan hingga dideportasi, pengungsi perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil dan sangat lemah”, ujar Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA.

Sebelumnya, SUAKA menerima laporan bahwa terdapat Pengungsi Somalia yang datang menggunakan paspor dan visa resmi dan dengan menunjukan UNHCR ID, ditahan di dalam Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta sejak Selasa, 11 Januari 2022. Pada saat dideportasi hari ini, ia sedang dalam kondisi hamil 36 minggu dan kurang mendapatkan layanan logistik dasar selama penahanan. Pihak UNHCR telah berupaya untuk mendampingi pengungsi perempuan tersebut, namun mengalami banyak pembatasan hingga hanya dapat menghubungi melalui sambungan telepon.

“Melihat kerentanan dan kondisi yang lemah, keputusan untuk melakukan deportasi membuat situasi menjadi lebih buruk. Ini adalah tindakan yang tidak berdasar dan mencoreng muka Negara Indonesia dalam lingkungan internasional”, tegas Atika.

Tindakan tersebut telah melanggar prinsip non-refoulement. Berdasarkan pada prinsip tersebut, setiap negara dilarang mengembalikan atau mendorong kembali pengungsi/pencari suaka ke negara dimana bahaya persekusi masih berada. Prinsip ini sudah diakui secara universal sebagai kebiasaan hukum internasional yang mengikat.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami sangat mengecam tindakan deportasi ini, ditambah ini bukan pertama kali Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta melakukan hal tersebut. Kedepannya kami akan selalu memberikan perhatian mendalam dan terus mendorong adanya praktik penanganan pengungsi yang lebih inklusif dan sesuai prinsip – prinsip hukum dan HAM,” tutup Atika.

Narahubung:

  • Atika Yuanita P. (081383399078)
  • Zico E. Pestalozzi (081285000708)

Siaran Pers: Pemerintah Harus Membatalkan Rencana Deportasi Pengungsi Perempuan Asal Somalia

11 Januari 2022

Jakarta – SUAKA mendesak pihak imigrasi untuk tidak melakukan deportasi seorang pengungsi perempuan asal Somalia yang sedang mengandung 9 bulan. 

“Ini bukan kali pertama petugas imigrasi hendak melakukan deportasi terhadap pengungsi yang mencari suaka ke wilayah Indonesia. Hal ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum internasional, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia oleh Indonesia. Terlebih pengungsi tersebut sedang dalam kondisi kerentanan yang tinggi.” Ujar Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA.

SUAKA menerima informasi bahwa seorang pengungsi perempuan Somalia ditahan di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pengungsi perempuan tersebut dilarang masuk ke wilayah Indonesia dan sedang dalam kondisi mengandung 9 bulan dan sakit. 

Perempuan Somalia tersebut hendak masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Ia datang ke Indonesia membawa paspor dan visa resmi bersamanya. Pada proses penahanan, pihak imigrasi dikabarkan sudah memberikan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi saat ini kondisinya masih belum pulih.

“Jika Pemerintah Indonesia serius dan berkomitmen dalam perlindungan HAM dan pelaksanaan hukum berskala global, tindakan seperti tidak boleh terjadi. Harus ada koordinasi antar lembaga agar penanganan dapat dilakukan lebih baik lagi”, tambah Atika.

“Kami selaku masyarakat sipil akan terus mengawal keputusan-keputusan Pemerintah terkait penanganan pengungsi dengan sekaligus membuka pintu untuk adanya dialog dan kerja sama lainnya dengan Pemerintah”, tegas Atika.  

Indonesia dan negara-negara lainnya di seluruh dunia terikat dalam prinsip non-refoulement yang melarang negara-negara untuk mengirim/mendorong kembali pengungsi atau pencari suaka menuju ke tempat dimana persekusi terhadap dirinya masih terdapat. Walau Indonesia bukan merupakan negara anggota dalam Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap terikat dalam prinsip atas dasar hukum kebiasaan internasional.

SUAKA berharap akan adanya perubahan struktural terkait penanganan pengungsi terutama terkait deportasi dan keimigrasian. SUAKA juga berharap akan adanya tindakan dan respon tegas dari Pemerintah terkait kasus ini.

Narahubung:

  • Atika Yuanita P. (081383399078)
  • Zico E. Pestalozzi (081285000708)