Skip to content

Siaran Pers: Bincang The In Between Sambut Hari Pengungsi Sedunia 2022

Jakarta – Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day tahun ini ditandai dengan berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi luar negeri dan pencari suaka di Indonesia, yang diwakili oleh Perkumpulan SUAKA, JRS (Jesuit Refugee Service) Indonesia, dan Host International, termasuk menggelar acara diskusi publik yang bertajuk The In Between: Pengungsi, Pencari Suaka, & Masyarakat Merajut Inisiatif Bersama.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 11 Juni 2022 secara daring, merupakan satu dari rangkaian acara peringatan Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day 2022. Pemantik diskusi dari berbagai kalangan masyarakat sipil termasuk pengungsi ikut menyemarakkan diskusi ini. Mereka-mereka adalah Miss Face of Humanity 2022 Nadia Tjoa, Sarah Mulyaningsih yang adalah seorang warga desa Cisarua, Bogor sekaligus penggagas kegiatan bercocok tanam untuk pengungsi luar negeri,  kemudian founder Refuture Fikha Adelia, M. Akbar Anwari, seorang pengungsi asal Afghanistan yang mendirikan Kungfu Future Builder Club, serta Anis Gul Rezaie, pengungsi asal Afghanistan yang menjadi paralegal bagi sesama pengungsi dan pencari suaka. Hadir dalam diskusi publik kali ini diantaranya Ketua Perkumpulan SUAKA Atika Yuanita Paraswaty dan Romo Martinus Dam dari JRS Indonesia.

Sesi pertama diskusi diawali oleh penjelasan Sarah Mulyaningsih terkait program bercocok tanamnya di Cisarua. Sadar akan keterbatasan baik dari segi akses, legalitas, dan kesempatan yang dialami oleh pengungsi dan pencari suaka di Cisarua, Sarah tergerak empatinya untuk mengajak para pengungsi dan pencari suaka memanfaatkan lahan yang Sarah miliki untuk kemudian digunakan untuk bercocok tanam. Senada dengan pengalaman Sarah dalam mengambil peran untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi pengungsi dan pencari suaka, Fikha Adelia juga membagikan pengalamannya bersama Refuture. Melalui Refuture Indonesia yang dibangun oleh Fikha bersama teman-temannya, ia mampu memberikan akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi melalui beragam kegiatan kesenian. “Ketika di Refuture, saya menyadari banyak anak pengungsi memiliki talenta namun minim akan wadah untuk mereka menyalurkan talentanya” ujarnya.

Sementara sesi kedua diawali dengan paparan dari Akbar dan Anis sebagai perwakilan pengungsi yang tinggal di wilayah Cisarua, Bogor. Menurut paparannya, para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan mengakses hak dasarnya sebagai manusia sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Anis misalnya, ia membagikan pengalamannya menemani teman pengungsinya karena mengalami penolakan dari rumah sakit setempat akibat tidak adanya status legal yang dimiliki oleh Anis maupun temannya.

Nadia Tjoa, Miss Face of Humanity 2022, turut membagikan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan di Roshan Learning Center. Ajang pemilihan Miss Face Humanity 2022 di Toronto, Kanada juga ia manfaatkan sebagai kesempatan emas untuk menyuarakan isu kepengungsian Indonesia di kancah global. “Kalau masyarakat Indonesia mengetahui hal yang sebenarnya dialami oleh mereka, saya yakin isu pengungsi akan terarusutamakan” tutup Nadia di sesi tanya jawab.

Tema “The In Between” dipilih sebagai tema peringatan World Refugee Day 2022 bertujuan untuk menyoroti situasi pengungsi luar negeri dan pencari suaka selama masa tinggalnya di Indonesia dalam waktu yang tak pasti. Pengungsi dan pencari suaka tinggal dalam situasi “limbo” atau ketidakpastian dalam akses terhadap hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Saat ini tercatat hampir 13.500 pengungsi dan pencari suaka masih terdampar di Indonesia menunggu proses penempatan di negara baru.

__

Perkumpulan SUAKA adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu maupun organisasi, yang bekerja untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia (www.suaka.or.id)

JRS Indonesia adalah lembaga kemanusiaan dengan misi menemani, melayani, dan membela hak pengungsi

HOST International adalah kelompok global dengan visi untuk membina kemanusiaan, harapan, dan martabat bagi orang-orang yang dalam perpindahan dan komunitas penerima mereka

Unduh versi PDF siaran pers ini

Untuk menonton rekaman Diskusi Publik The In Between: Pengungsi, Pencari Suaka, & Masyarakat Merajut Inisiatif Bersama klik disini

Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Konteks Penanganan Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015 dan 2020

Laporan ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya Perpres), pada kejadian datangnya pengungsi Rohingya pada 2020 dan melihat bagaimana penanganan

2015 ketika Perpres belum disahkan. Kedua tahun tersebut dipilih karena merupakan kejadian terdekat dengan disahkannya Perpres pada 2016.

Pada konteks 2020, tim lapangan mendatangi sembilan instansi pemerintah yang berada di Kota Lhokseumawe, yaitu: Kantor Walikota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, P2TP2A, TNI, Kantor Imigrasi, serta Kepolisian Air dan Udara.

Tim lapangan juga mewawancarai INGO yang beroperasi di Aceh yaitu UNHCR dan IOM. Serta memperoleh informasi dari tiga organisasi masyarakat sipil yaitu Yayasan Geutanyoe, Jesuit Refugee Service dan Aksi Cepat Tanggap. Tentunya tim lapangan juga turut mewawancarai perwakilan dari Panglima Laot dan nelayan yang menjadi garda terdepan dalam penyelamatan perahu pengungsi Rohingya di Aceh.

Seluruh data yang diperoleh dianalisa oleh tim SUAKA dan dituliskan kembali dalam bentuk narasi. Laporan ini merupakan kerjasama antara SUAKA dengan Yayasan Geutanyoe –sebagai tim lapangan, dan didukung penuh oleh Dompet Dhuafa.

Secara umum, studi ini menghitung kesesuaian penerapan 26 pasal dalam Perpres yang telah dipilih sesuai dengan konteks Aceh.

Walaupun Perpres telah tersedia, beberapa respon lapangan pada 2020 serupa dengan respon lapangan yang dilakukan pada 2015, yaitu: penentuan lokasi penampungan, pemisahan pengungsi, penyusunan tata tertib, kewajiban untuk lapor diri, serta pendanaan tidak menunjukkan banyak perubahan.

Unduh versi PDF laporan ini

Siaran Pers: Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

2 April 2022

Jakarta – Jaringan Masyarakat Sipil yang bergerak dalam advokasi perlindungan hak pengungsi dari luar negeri yaitu Perkumpulan SUAKA, RDI UREF, LBH Jakarta, Dompet Dhuafa, Yayasan Geutanyoe, dan HRWG telah mengirimkan Laporan Universal Periodic Review (UPR) tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia di Siklus ke-4 Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Laporan kami bertajuk Situasi Hak Pengungsi di Indonesia”, jelas Reza Maulana, Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe. “Dimulai dengan penggambaran situasi pengungsi lalu dilanjutkan dengan mengangkat empat isu kunci yaitu solusi jangka panjang (durable solution), hak atas pendidikan (rights to education), hak atas kesehatan (rights to the enjoyment of the highest standard of health) dan hak atas penghidupan yang layak (livelihood),” imbuhnya.

Proses awal perumusan laporan ini dimulai dengan konsultasi bersama paralegal pengungsi dan jaringan terkait. Pelibatan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk menambah inklusivitas laporan UPR ini. Atika Yuanita P., Ketua Perkumpulan SUAKA menambahkan, “Dengan ikut berkontribusinya beberapa paralegal komunitas pengungsi yang telah menerima pelatihan dari SUAKA maka diskursus dalam penulisan ini menjadi lebih kaya”.

Laporan UPR ini merupakan laporan bayangan (shadow report) untuk menambah bahan pertimbangan sidang dalam mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Sekaligus, menagih janji (pledge) pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Global Refugee Forum (GRF) 2019. Beberapa diantaranya untuk merancang program pemberdayaan pengungsi; mengembangkan kebijakan dan anggaran yang relevan atau dalam rangka meningkatkan kehidupan pengungsi di dalam negeri, serta memperkuat kerjasama internasional melalui dialog dengan negara asal, transit dan tujuan dalam merumuskan solusi yang tahan lama, berdasarkan pembagian beban dan tanggung jawab bersama masing-masing.

“Tentunya kami sangat mendukung Sidang Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang dapat menciptakan kebijakan berbasiskan pemenuhan hak, yang inklusif bagi pengungsi, dan untuk Pemerintah Indonesia agar dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut”, tutup Daniel Awigra, Direktur Eksekutif HRWG.

Latar Belakang UPR

UPR merupakan mekanisme khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan situasi HAM di 193 negara anggotanya. Di bawah mekanisme ini, situasi HAM di setiap negara anggota PBB akan ditinjau setiap 5 tahun. Proses peninjauan Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2022. Sejalan dengan fungsi UPR secara umum, perumusan Laporan UPR yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung: 

  1. Julio Achmadi (Koordinator Laporan UPR Perkumpulan SUAKA) – 08999101176
  2. Reza Maulana (Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe) – 085260279292
  3. Alysa (Program Officer HRWG) – 082296060601

Perkumpulan SUAKA adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu maupun organisasi, yang bekerja untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

Unduh versi PDF siaran pers ini

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan UPR klik disini

Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle

Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council
(Fourth Cycle)
41st Session


Refugee Rights Situation in Indonesia


Submitted on 30th of March 2022


SUAKA Indonesia
Resilience Development Initiative – Urban Refugee Research Group (RDI UREF)
Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta)
Dompet Dhuafa
Geutanyoe Foundation
Human Rights Working Group (HRWG)

Introduction

This submission provides an overview of the refugee rights situation in Indonesia and the effectiveness of refugee management of the Government of Indonesia since the last UPR (Third Cycle). There were two recommendations specific to the issues of refugees, one of which was supported by the Government of Indonesia (139.147 – Colombia) and one noted recommendation (141.55 – Ireland). In addition to these specific recommendations, Indonesia also supported many recommendations on other rights which would be applicable for refugees and asylum seekers. However, this report has documented the weak commitment made by the Government of Indonesia to follow up the recommendations for the betterment of refugee rights in the country.

Per February 2022, Indonesia is host to 13,174 refugees and asylum seekers. The top three of the population are from Afghanistan, Somalia and Myanmar. Of this population, 13 people are in immigration detention facilities, 97 children are either unaccompanied or separated from their caregiver, and 41 of whom are women.

As a non-party to the Convention Relating to the Status of Refugees (“1951 Refugee Convention”), Indonesia considers itself as a transit country, thus not able to offer local integration options for refugees and asylum seekers as a long-term solution. However, Indonesia is a State Party to eight out of nine UN Core Conventions, thus having obligations to comply with the ratified Conventions to protect refugee rights according to the international standards.

At national level, Indonesia guarantees the right to seek asylum under Law No. 39 of 1999 on Human Rights in Article 28 (1) which stated, “every person has the right to seek and receive political asylum from another country.” The right to seek asylum is also regulated in Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations Chapter VI on Granting Asylum and Refugee Matters which stipulates that granting refugee/asylum seeker status is the authority of the President. Therefore, it is mandated under the same regulation that there should be a Presidential level decision to further regulate this matter.

The mandate was executed on 31 December 2016, when Indonesia’s President signed the Presidential Regulation No. 125 of 2016 on The Handling of Foreign Refugees which adopted the definition of refugee stipulated by the 1951 Convention. However, it only regulates the refugee handling procedure on the time of emergency without a guarantee of human rights fulfillment.

Please download the full Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle to see the submission in detail.

Vacancy Notice: Campaign, Information, and Advocacy Officer (CIAO)

Functional Title:  Campaign, Information, and Advocacy Officer (CIAO)

Entry on Duty: 01 March 2022

Duration: Initially for one year with possibility of extension

Closing Date: 21 February 2022

Read more