Skip to content

PERNYATAAN SUAKA tentang Situasi Afghanistan Terkini

English Version Below

Pernyataan Ketua Perkumpulan SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah tentang perkembangan krisis saat ini di Afghanistan:

“SUAKA menyerukan kepada semua komunitas internasional, negara-negara untuk membuka pintu bagi rakyat Afghanistan, yang melarikan diri demi keselamatan mereka”

“Kami memahami bahwa Covid-19 pandemi telah berdampak banyak negara, namun karena alasan kemanusiaan, kami mendesak semua negara untuk membantu rakyat Afghanistan dengan membuka pintu mereka untuk melindungi mereka”

“SUAKA juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan, berdasarkan alasan kemanusiaan, membuka perbatasannya untuk mengakomodasi pengungsian dari Afghanistan dan membangun layanan kemanusiaan yang komprehensif bagi mereka yang lolos dari konflik”.

Latar Belakang:

Setelah dua dekade berkuasa di Afganistan dalam usaha mendirikan pemerintahan yang stabil, Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menarik semua pasukan Amerika. Tindakan itu diikuti dengan penarikan pasukan sekutu NATO-nya dari negara yang selalu dirundung oleh konflik tersebut, mulai April 2021. Presiden Biden telah menyatakan bahwa Washington akan terus membantu pasukan keamanan Afghanistan dan mendukung proses perdamaian di negara itu.

Di sisi lain, Taliban telah menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam tindakan apapun terkait masa depan Afghanistan sampai semua pasukan asing pergi. Akan tetapi, sejak penarikan pasukan asing dari Afghanistan, Taliban mulai mengambil alih wilayah.

Puncak aksinya adalah pada 15 Agustus ketika Taliban mengambil alih ibukota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan. Presiden Ashraf Ghani dan timnya telah meninggalkan negara itu demi keselamatan. Taliban berencana untuk segera mendeklarasikan Imarah Islam Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan). 

Organisasi-organisasi kemanusiaan mengantisipasi krisis dari situasi Afghanistan ini mempunyai skala yang sama dengan krisi pengungsi Suriah. Warga Afghanistan yang melarikan diri dari perang dan kekerasan telah lama mencari keselamatan di Pakistan, Turki, Iran, Tajikistan, dan Uzbekistan. Banyak orang Afghanistan di negara-negara ini tetap terperosok dalam kemiskinan, tidak memiliki legalitas, dan harus hidup dengan keterbatasan mata pencaharian ditengah tekanan untuk pergi.

Negara yang berbatasan dengan Afghanistan yang sudah menampung jutaan warga Afghanistan akan kewalahan menangani gelombang baru jika situasi keamanan di negara itu terus memburuk dan bantuan internasional untuk membantu pengungsi tidak mendapatkan dukungan.

Narahubung:

Rizka Argadianti: +62 852-1756-6952

Telly Natalia (Koordinator Advokasi): +62 812-9122-3615

Zico Pestalozzi (Koordinator Kampanye dan Kesadaran Publik): 0812 8500 0708


Statement from the chairperson of SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah concerning the current crisis development in Afghanistan:

“SUAKA calls all international community, states to open their doors for the people of Afghanistan, who escaped for their safety”

“We understand that the Covid-19 pandemic has impacted countries, however, due to humanitarian grounds, we urge all states to help the people of Afghanistan by opening their doors to shelter them”

“SUAKA also calls the government of Indonesia to take action, based on humanitarian grounds, opening its border to accommodate the further displacement of Afghanis and establish comprehensive humanitarian services for those who escaped conflict”.

Background:

After two decades of having its power in Afghanistan to assist the country in establishing a stable government, The United States under President Joe Biden is withdrawing all American troops. The action is followed by the withdrawal of its NATO-allied troops from the war-torn country, starting from April 2021. President Biden has stated that Washington will continue to help Afghan security forces and support the peace process in the country.

On the other side, the Taliban has stated that they will not engage in any conference on Afghanistan’s future until all foreign troops leave. But, since the withdrawal of foreign troops from Afghanistan, the Taliban started taking over territories.

The peak of its actions was on August 15 when the Taliban taking over the capital Kabul and occupied the Presidential Palace. President Ashraf Ghani and his team have left the country to seek safety. The Taliban plans to soon declare the Islamic Emirate of Afghanistan. 

Humanitarian agencies are bracing for another round of exodus in Afghanistan with the scale of the Syrian refugee crisis. Afghans fleeing war and violence have long sought safety in Pakistan, Turkey, Iran, Tajikistan, and Uzbekistan. Many Afghans in these countries remain mired in poverty, undocumented, and subject to limits on work amid constant pressure to leave.

Those surrounding countries already hosting millions of Afghans would be overwhelmed to handle a new influx if the security situation in Afghanistan continues to deteriorate and international support to aid refugees remain underfunded.

Contact person

Rizka Argadianti: +62 852-1756-6952

Telly Natalia (Advocacy Coordinator): +62 812-9122-3615

Zico Pestalozzi (Campaign and Public Awareness Coordinator): 0812 8500 0708

PRESS RELEASE: SUAKA Minta Pemerintah Indonesia Lanjutkan Vaksinasi Pengungsi

Ketua Perkumpulan SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah menanggapi rekomendasi dari Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) pada 15 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri menyampaikan:

“Pengungsi luar negeri bukanlah warga negara asing yang memiliki hak istimewa di negara asalnya. Mereka meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan jiwa dari berbagai alasan ancaman di negara asal. Pengungsi luar negeri mencari perlindungan jiwa dari masyarakat internasional termasuk Indonesia. Kondisi mereka berbeda dan rentan. Mengecualikan pengungsi luar negeri dari kebijakan vaksinasi gratis, terlebih di tengah-tengah proses imunisasi dari dosis pertama ke dosis kedua, dapat membahayakan jiwa para pengungsi yang dapat berdampak pada komunitas warga negara Indonesia yang tinggal berdampingan dengan para pengungsi”

Read more

Refugee Community Based Paralegal Handbooks

Since 2019, SUAKA has conducted law and human rights basic training for 38 paralegals in order to empower and improve the access to justice for the refugee community. These paralegals are community-based, meaning that they are from the refugee community and work for the interest of their community. After the training, refugee paralegals are expected to have better capacity and knowledge in order to provide legal aid (litigation and non-litigation) for the victim of human rights violations.

Read more

Laporan Tahunan SUAKA 2020

SUAKA mengeluarkan Laporan Tahunan pertama untuk publik di tahun 2020. Laporan Tahunan ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas SUAKA sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan secara non profit, kepada publik dan komunitas pengungsi sebagai penerima manfaat.

Banyak dinamika yang terjadi di tahun 2020 terutama akibat situasi pandemi COVID-19. SUAKA banyak melakukan adaptasi dan terobosan untuk tetap mengawal advokasi perlindungan hak pengungsi di Indonesia.

lanjut baca untuk mengunduh

Refugee Community-Based Paralegal Training 2020

Asylum seeker and refugee (ASR) are known to be one of the most marginalized groups in every part of the world. They have fled from their home countries due to persecution, seeking safer life. However, in practice, many ASR are not welcomed in various countries due to the rise of global extreme nationalism and irrational security regulation. This condition is further worsened in transit countries, meaning the countries who are not signatory to Refugee Convention and its Protocol, such as Indonesia.

As a host for 13.612 ASR (1), Indonesia has put a considerable amount of attention to ASR. In 2016, President Joko Widodo enforced Presidential Regulation 125/2016 on The Handling of Foreign Refugees. This marked the first legal recognition for ASR in Indonesia. However, said regulation does not cover the protection of rights for ASR in Indonesia, thus creating legal gaps on fulfilment of rights of ASR while in Indonesia.

Read more to register