Skip to content

SUAKA Rohingya Research Report Launcing

suaka-launch

SUAKA akan mengadakan peluncuran Laporan Penelitian “Hidup yang Terabaikan” tentang Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia .

Pembicara: Tim Peneliti SUAKA dan Prof. Enny Soeprapto
Moderator: Yunita Purnama – Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta

Senin, 5 Desember 2016
Hotel Gren Alia Prapatan, Kwitang, Senen.
Pukul 12.00 – 16.00

________________

SUAKA will launch “Barely Living” the research report on the condition of Rohingya refugees in Indonesia.

Speaker: SUAKA research team with Prof. Enny Soeprapto

Monday, 5th of December 2016
Hotel Gren Alia Prapatan, Kwitang, Senen
Pukul 12.00 – 16.00

Info lebih lanjut/ For more info:
Sisi – 0852 17822 444

SUAKA Legal Aid Service New Contact Number

We are very sorry for not being active for past weeks, because of technical issue.

Please be informed that SUAKA Legal Aid changed number to 085213508445.

Also, you can still contact us via email through suaka.legalaid@gmail.com.

We would like to ask everyone to inform all people who have contacted us or might need to contact us for help, especially for Asylum Seeker and Refugees in Indonesia since lots of contacts were lost.

We thank you in advance for sharing this simple message to those who might need it!

-SUAKA Legal Aid Team-

Rilis Pers SUAKA: Kasus Pengungsi Menjadi Gigolo di Batam Murni Kriminalitas

Unduh rilis pers ini

Download this release in English

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mengamankan 10 pria pencari suaka yang diduga gigolo di Batam. Pihak imigrasi menyatakan bahwa para pelaku menyalahgunakan sertifikat pencari suaka yang diterbitkan oleh UNHCR untuk melakukan tindak pidana tersebut karena mereka tak lagi tinggal di Rumah Detensi Imigrasi atau berada di bawah tanggung jawab UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

SUAKA sangat menyayangkan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie yang menyatakan akan melakukan pendeportasian terhadap para pengungsi yang terlibat dalam kasus ini.

Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu Prinsip Non-Refoulement. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah negara yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi.

“Kami menilai bahwa peristiwa ini murni kriminalitas dan tidak ada kaitannya apakah sang pelaku merupakan pencari suaka atau bukan. Pihak keimigrasian dan polisi hendaknya menangani kasus ini secara hati-hati agar tidak sampai melekatkan stigma kepada pencari suaka atau pengungsi lainnya yang sedang mencari perlindungan di Indonesia,” ujar Febi Yonesta, koordinator SUAKA, Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi, LSM Indonesia yang aktif mengadvokasi hak pengungsi internasional.

“Para pencari suaka atau pengungsi adalah orang yang menghadapi masa berat di negaranya masing-masing. Mereka merupakan korban persekusi yang didasarkan pada SARA dan persekusi tersebut dilakukan baik oleh pemerintahnya atau kelompok lain di negara asal mereka. Mereka dilindungi oleh ketentuan hukum internasional dan setiap negara penerima wajib melindungi hak mereka,” ujarnya lagi.

“Pencari suaka dan pengungsi juga kerap mengalami himpitan ekonomi dan menghadapi banyak kesulitan di negara yang menampung mereka karena banyak negara, salah satunya Indonesia, belum mengakui hak-hak mereka sebagaimana diatur di dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Indonesia belum meratifikasi ketentuan internasional tersebut. Inilah sebabnya mengapa para pencari suaka dan pengungsi, terutama mereka yang berusia anak, rentan menjadi korban kriminalitas dan eksploitasi perdagangan orang,” pungkas Alldo Fellix Januardy, pengacara pengungsi internasional SUAKA.

Perlu dicatat, pelaku eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat sanksi pidana selama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kasus ini juga harus dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jangan sampai ada anak-anak pencari suaka atau pengungsi lain menjadi korban eksploitasi di masa depan,” tambah Alldo Fellix Januardy.

“Seluruh pelaku kejahatan, baik itu pencari suaka atau bukan, tetap harus diproses hukum, tetapi negara tetap wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum internasional untuk melindungi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jangan sampai kasus ini justru menjadi sarana untuk menstigmatisasi mereka,” tutup Febi Yonesta.

Rilis Pers SUAKA: Pengungsi Butuh Perlindungan, Bukan Detensi

Jakarta, 18 Agustus 2016

08/R/SUAKA-CPG/VI/2016

Rilis Pers

PENGUNGSI BUTUH PERLINDUNGAN, BUKAN DETENSI 

SUAKA, kelompok masyarakat sipil yang bekerja pada isu perlindungan pencari suaka dan pengungsi, menyayangkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait permintaannya kepada Australia untuk membangun rumah detensi lebih banyak lagi dalam rangka penanganan pengungsi. 

Pernyataan Menteri Yasonna terkait hal ini kami dapatkan salah satunya dari berita yang diterbitkan oleh The Jakarta Post yang berjudul “RI tells Australia it’s overwhelmed by refugees” tertanggal 10 Agustus 2016. Dalam pemberitaan tersebut, terlihat bahwa pemahaman Menteri Yasonna terkait penanganan pengungsi didasarkan pada fakta yang salah.

Terkait pernyataannya bahwa jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia bertambah terus dengan cepat setiap tahunnya. Menurut data UNHCR Indonesia, benar terjadi kenaikan jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Namun, pada tahun 2014 dan 2015 angka kedatangan ini menurun. Hingga bulan Juni 2016 saja, ada sebanyak 1.321 pengungsi yang masuk, yang mana merupakan penurunan 50% dari dari 2015.

Kami menyayangkan kenyataan bahwa Menteri Yasonna secara tidak langsung menyiratkan kekaguman pada Australia dalam penanganan pengungsi mereka. Kami ingin mengingatkan beliau bahwa penanganan pengungsi di Australia adalah salah satu yang terburuk dan paling banyak dikecam di dunia saat ini. Terlebih lagi dengan beredarnya Nauru files, dimana terdapat 2.000 lebih laporan terkait detil kekerasan fisik, kekerasan seksual, penyiksaan, keadaan hidup yang sangat buruk serta lainnya di Pulau Nauru, salah satu tempat detensi milik Australia.

Rumah detensi di seluruh Indonesia sudah tidak muat lagi menampung pencari suaka dan pengungsi semata-mata karena salah penanganan. Seharusnya mereka dibiarkan untuk bekerja secara informal, bersama dengan penduduk Indonesia. “Secara kemanusiaan, sangat tidak pantas bagi negara ini untuk memenjarakan orang-orang yang sedang kabur dari negaranya demi keselamatan nyawa. Seharusnya kita menyambut dan memberikan perlindungan bagi mereka, dan bukan mengkriminalkan serta mengurung mereka.”  ujar Febi Yonesta, Ketua SUAKA.

Perlakuan pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dengan memenjarakan mereka sebenarnya melanggar konstitusi negara ini sendiri dan Undang-undang tentang HAM. Draft Peraturan Presiden yang khusus mengatur mengenai tata cara penanganan pengungsi sudah ada, dan sudah bertahun-tahun didiamkan. Untuk itu kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo supaya segera mengesahkan Peraturan Presiden tersebut.*

 

Unduh Rilis Pers SUAKA: Pengungsi Butuh Perlindungan, Bukan Detensi

Happy EID Holiday!

May this holiday be the moment to embrace togetherness and forgiveness. Always be kind to each other. Have a blessed Eid 1 Syawal 1437 Hijriah, to all our friends and colleague.

Suaka Happy Eid

%d bloggers like this: