Kata Pengantar

Lima tahun kebelakang, kita tengah menjadi saksi bagaimana upaya mencapai perdamaian menghadapi tantangan dan kemunduran besar. Perang di berbagai penjuru dunia, aksi genosida terhadap komunitas dan etnis tertentu, diskriminasi terhadap identitas tertentu, serta perubahan iklim menimbulkan beberapa dampak besar bagi dinamika global. Salah satu yang menjadi sorotan dunia adalah fenomena migrasi paksa atau meningkatnya migrasi pencarian suaka ke penjuru dunia. Sebagai negara beradab yang eksis di bawah kerangka hukum global, bagaimana negara merespon fenomena ini? Bagaimana respons berbasis hak asasi manusia seharusnya dilakukan dalam menanggapi fenomena kemanusiaan ini? Serta apa yang dapat dilakukan komunitas sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk mengukur modalitas, kapasitas, serta praktik ideal yang hendak diupayakan dalam penanganan migrasi paksa.

Indonesia, meski bukan negara yang tengah terlibat perang, mengalami krisis nasional dalam skala besar, maupun terlibat dalam konflik tertentu, memiliki peran dan kewajiban menurut hukum dalam merespon fenomena migrasi paksa. Sebagai hasil dari faktor geografis, faktor sosial dan budaya, serta faktor lain-lainnya, Indonesia hingga kini menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi dan pencari suaka. Hingga laporan ini ditulis, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 11.000 pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara-negara asal. Sebagaimana respons sebuah negara beradab yang mendasarkan dirinya terhadap hukum, kepatuhan regulasi internasional serta perlindungan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah mutlak.

Laporan ini berisikan paparan situasi di tingkat internasional (yang juga berdampak pada Indonesia) serta tingkat nasional terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka, perkembangan politis kebijakan dalam merespon hal-hal tersebut yang lintas kepemimpinan dan pemerintahan, data berbasis komunitas, serta analisa komprehensif peran-peran SUAKA sebagai masyarakat sipil yang merupakan bagian dari aktor kunci. Dengan penyajian data tersebut, SUAKA hendak memberikan informasi, bahwa Indonesia sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM, belum mampu menjalankan tugasnya secara komprehensif. Dan sebagai bentuk advokasi perubahan, terdapat aktor-aktor sipil dan komunitas yang berperan aktif. 

Hendaknya laporan ini menjadi gambaran yang menyajikan bukan hanya informasi aktual, namun juga rekomendasi penting untuk menggalang dukungan, peningkatan kolaborasi, serta perubahan kebijakan berbasis HAM terhadap perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Selain itu, SUAKA juga mengharapkan peningkatan kesadaran serta dukungan terhadap perlindungan HAM tersebut, yang sangat krusial bagi dinamika pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sebab HAM adalah milik bersama, tanpa terkecuali, dan universal bagi seluruh manusia di dunia.

Angga Reynady Hermawan Putra – Direktur Eksekutif SUAKA

Laporan ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Silakan mengunduhnya melalui tautan di bawah ini untuk membaca laporan selengkapnya:

This report is available in both Indonesian and English. Please download it through the link below to read the full report: