Skip to content

Masalah Perlindungan

Photo credit: Barat Ali Batoor

Ada beberapa factor yang mengakibatkan para Pengungsi dan Pencari Suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Factor-faktor ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak manusiawi.

Selain resiko berat yang muncul akibat perjalanan menuju Australia dengan menggunakan perahu penyelundup manusia, situasi sekitar yang dihadapi oleh para Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia seringkali memaksa mereka mengambil keputusan yang berbahaya.

Kurangnya Perlindungan Hukum yang Memadai di Indonesia

Sifat dasar kerangka hukum nasional Indonesia berkaitan dengan Pencari Suaka dan Pengungsi menunjukkan bahwa Pengungsi, Pencari Suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan diperlakukan sebagai imigran gelap, dan terancam untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta secara legal terancam untuk dideportasi.

Ini membawa kepada situasi yang membahayakan karena tinggal di Indonesia memiliki resiko untuk ditangkap dan dikembalikan ke negara di mana mereka mengalami ketakutan akan adanya penganiayaan (refoulement).

Karena Indonesia bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, pemerintah telah mengizinkan dua lembaga internasional untuk mengurusi para Pencari Suaka:

  • Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang mengawasi proses penentuan status sebagai Pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi
  • International Organisation for Migration (IOM) bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan; Pencari Suaka dan Pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asal.

Baik UNHCR Indonesia maupun IOM Indonesia sangat kekurangan sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi.

Penentuan Status sebagai Pengungsi

UNHCR beroperasi di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia mengeluarkan Instruksi pada tahun 2010 (No:IMI-1489.UM.08.05) yang menyatakan bahwa orang-orang yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai Pengungsi dan bahwa “status dan kehadiran orang asing yang memegang Attestation Letters atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai Pencari Suaka, Pengungsi atau orang yang dilayani oleh UNHCR, harus dihormati”. Orang-orang yang tak memiliki dokumen-dokumen tersebut akan terancam untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi, terkena denda, dan/atau dideportasi.

Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah Pencari Suaka yang mencari bantuan di Indonesia. UNHCR memiliki 60 staff di Indonesia.

Para Pencari Suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan Pengakuan Status sebagai Pengungsi yang dinilai oleh UNHCR melalui proses yang disebut prosedur Penentuan Status sebagai Pengungsi (Refugee Status Determination/RSD). Para Pencari Suaka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah berkaitan dengan pengajuan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, prosedur RSD masih memberikan satu kesempatan lagi untuk mengajukan banding atas keputusan negatif itu.

Pada umumnya, bantuan dan nasihat hukum tidak disediakan, sehingga banyak keputusan negatif itu merupakan akibat dari Pencari Suaka yang tidak memahami proses yang harus mereka patuhi, akibat dari kendala bahasa, ketakutan untuk berbicara kepada pihak yang berwenang, dan karena mereka tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang mengajukan status sebagai Pengungsi.

Dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan Penasihat Hukum bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi juga belum sepenuhnya diakui oleh UNHCR dan pemerintah. Hal ini membahayakan integritas proses RSD karena Pencari Suaka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak dan tanggung jawab mereka, maupun proses yang melibatkan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dari Australia menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek hukum dari kebutuhan perlindungan bagi par Pencari Suaka di Indonesia yang harus diperhatikan. Salah satu solusi yang diajukan adalah menyediakan bantuan hukum mandiri karena “sebagian besar Pencari Suaka dan Pengungsi yang diwawancarai itu tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang substansi hukum dari kasus mereka atau tentang prosedur Penentuan Status sebagai Pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR di Indonesia” (Taylor and Rafferty-Brown, 2010).

Penempatan ke Negara Ketiga

Bagi mereka yang terbukti perlu mendapatkan perlindungan internasional, UNHCR mencoba menawarkan satu dari tiga kemungkinan solusi berdayatahan ini:

  1. Penempatan ke Negara ketiga
  2. Pemulangan kembali secara sukarela (apabila konflik di negara asal orang tersebut telah selesai) dan
  3. Penyatuan dengan masyarakat setempat

Penyatuan dengan masyarakat local tidak mungkin menjadi pilihan di Indonesia karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan para Pengungsi yang sudah mendapatkan pengakuan UNHCR sebagai pengungsi untuk tinggal di negara ini.

Pada tahun 2013, 898 orang telah meninggalkan Indonesia untuk ditempatkan di negara ketiga.Ini merupakan jumlah penempatan tertinggi dari Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Sampai dengan 31 Desember 2013, 88 orang pengungsi yang lain telah diterima untuk ditempatkan ke negara ketiga dan sedang menunggu keberangkatan, sementara 966 kasus yang lain telah diajukan oleh UNHCR untuk dipertimbangan penempatannya, dan masih menunggu keputusan dari negara yang bersangkutan. Namun, 2.152 pengungsi yang lain masih menunggu pengajuan atau pengajuan kembali kasus mereka oleh UNHCR kepada negara-negara ketiga.

Kurangnya Layanan Bantuan

Terbatasnya kapasitas UNHCR di Indonesia untuk mengurusi Pencari Suaka yang jumlahnya semakin meningkat dan kurangnya tempat untuk penempatan ke negara ketiga mengakibatkan waktu tunggu yang panjang. Kurangnya informasi dan bantuan yang tersedia bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk membantu diri mereka sendiri maupun keluarga mereka mengakibatkan frustrasi dan depresi bagi banyak orang yang dilayani.

Pada umumnya, kurangnya akses terhadap ha katas perawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan Para Pengungsi dan Pencari Suaka menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari.

Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak ada sarana bagi para Pencari Suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka ketika mereka transit di Indonesia atau ketika menunggu proses penempatan ke negara ketiga.

UNHCR melaporkan bahwa sampai bulan Desember 2013, hanya 322 orang rentan yang dilayani, melalui pelayanan lembaga mitra pelaksana, Church World Service (CWS). Organisasi masyarakat sipil lain seperti Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia hanya dapat memberikan bantuan yang terbatas untuk makanan dan tempat tinggal. Pada tahun 2013, JRS membantu 143 orang yang berlokasi di Bogor dan Jakarta.

Bahkan bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi yang telah menerima bantuan, bantuan finansial dari UNHCR dilaporkan sangat sedikit.

Para Pencari Suaka dan Pengungsi hanya dapat menerima layanan dari Internasioanl Organization for Migration (IOM) melalui rujukan dari petugas Imigrasi, akibatnya banyak dari antara mereka menjadi terlantar.

Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia juga tidak dapat memperoleh dokumen identitas setempat seperti surat izin status resmi yang dikenal sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu identitas nasional; tanpa dokumen itu mereka tak dapat bekerja secara legal. Tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan social seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak sebagaimana dinyatakan oleh banyak keluarga Pencari Suaka danPengungsi, sungguh sangat memprihatinkan. Anak-anak Pencari Suaka dan Pengungsi yang lahir ketika orang tuanya berada di Indonesia juga tidak dapat mendapatkan akte kelahiran.

Sebagian kelompok Pencari Suaka dan Pengungsi sangat rentan menjadi tunawisma. Keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak kecil dan anak-anak tanpa pendamping, misalnya, sangatlah beresiko. Kelompok rentan lainnya di Indonesia meliputi mereka yang mengalami penganiayaan dan trauma; orang-orang difabel atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mental; perempuan lajang, dan gadis remaja.

Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) semakin banyak digunakan sebagai tempat untuk menampung para imigran, yang meliputi Pengungsi, Pencari Suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tidak akan secara biasanya berada dalam posisi mendapatkan jalur migrasi yang “biasa”.

Jaringan Pembela Hak-hak Pengungsi kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Refugee Rights Network/APRRN) telah menegaskan keprihatinan tentang Detensi Imigrasi di kawasan ini sebagai berikut:

  • Penggunaan penahanan sewenang-wenang dan yang tidak diperlukan yang tidak memenuhi standar internasional
  • Pengabaian hak-hak dasar
  • Pembatasan terhadap prosedur suaka dan bantuan hukum, dan
  • Penahanan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, perempuan hamil, orang lanjut usia, dan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental.

Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia dijalankan oleh pemerintah Indonesia, namun sistemnya tidak memiliki mekanisme pengawaan yang memadai, tidak transparan atau tak memiliki prosedur pengaduan. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang biasa terjadi.

Beberapa kasus pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia di Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia telah didokumentasikan. Pelanggaran-pelanggaran yang terdokumentasikan itu meliputi laporan tentang Pencari Suaka yang dipenjara di dalam sel selama berbulan-bulan tanpa diizinkan untuk pergi ke ruang umum atau ke luar ruangan, Pencari Suaka ditahan di dalam fasilitas penjara daripada di Rumah Detensi Imigrasi, pemerasan dan kekerasan fisik.

Sayangnya, Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan independen maupun prosedur pengaduan yang memadai. Perlakuan yang diberikan bersifat sewenang-wenang dan sangat beragam dari satu Rudenim ke satu Rudenim lain. Praktik korupsi dan suap sering terjadi di mana-mana.

Undang-undang Indonesia menyatakan bahwa warga negara lain dapat ditahan apabila mereka memasuki dan tinggal di negara ini tanpa dokumen yang dibutuhkan. Tidak ada kriteria tentang siapa yang semestinya (atau tidak boleh) ditahan, dan berapa lama. Ada peraturan-peraturan yang mengizinkan untuk membebaskan sekelompok orang tertentu dari Rumah Detensi Imigrasi, seperti anak-anak, untuk ditangani oleh oraganisasi-oraganisasi internasional (seperti International Organization for Migration atau lembaga mitra dari UNHCR).

UNHCR telah melaporkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2013, ada 1.773 orang yang berada di Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia, termasuk 1.137 Pencari Suaka dan 636 Pengungsi. Dari anatara mereka yang ditahan, 274 orang merupakan perempuan dan 297 anak-anak (dan 87 anak di antaranya adalah anak-anak tanpa pendamping).

Diperbaharui tanggal 31 Januari 2014. Silakan klik di sini untuk melihat data statistik mutakhir.

Pelajari lebih lanjut:

 

%d bloggers like this: