Skip to content

Human Rights In Indonesia

Photo credit: Barat Ali Batoor

[English Text Below]

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-undang tentang Pengungsi

Indonesia bukan negara yang ikut menandatangani Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967. Berdasarkan Rencana Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) pemerintah, Indonesia sudah merencanakan untuk ikut serta dalam Konvensi tersebut pada tahun 2009, namun tidak ada tanda-tanda kapan hal ini akan terjadi.

Namun demikian, hak untuk mencari suaka dijamin di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Kerangka Hak Asasi Manusi yang tersedia

Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 28 juga menjamin bahwa: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa intrumen HAM internasional dan regional, antara lain:

Satu-satunya aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pejabat imigrasi untuk mengatur soal pencari suaka dan pengungsi adalah, surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010. Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap imigran yang mencari suaka tidak akan dideportasi; mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal (di Indonesia) selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka juga akan dibebaskan dari rumah detensi dengan persetujuan dari pejabat imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM atau UNHCR. Bagi mereka yang ditolak permohonannya (sebagai pengungsi) oleh UNHCR, akan dimasukkan ke rumah detensi, dikenakan denda, dan/atau dideportasi.

Bertentangan dengan hak untuk mencari suaka, pada praktiknya, pejabat di Indonesia selalu merujuk pada UU No.6/2011 tentang Imigrasi yang menyatakan bahwa pencari suaka atau pengungsi dianggap sebagai “imigran gelap”. Sebagai konsekuensinya, pencari suaka dan pengungsi akan dipenjara selama kurang lebih 10 tahun tanpa proses peradilan. Kecuali jika mereka adalah korban dari penyelundupan manusia atau perdagangan manusia.

Draft Prosedur Tetap (Protap) untuk Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka telah dibuat oleh Kementrian Luar Negri Indonesia pada tahun 2013 bersama dengan beberapa negara, pemangku kepentingan hukum, lembaga perwakilan PBB dan LSM. Rancangan (draft) tersebut membutuhkan ratifikasi oleh presiden Indonesia tapi ini tidak terjadi pada tahun 2013 dan tidak mungkin terjadi pada tahun 2014 mengingat bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan adalah untuk pemilihan presiden yang baru.

Perjanjian HAM Internasional

Meskipun Indonesia menjadi negara non-penandatangan Konvensi Pengungsi, hak pengungsi dan pencari suaka secara teoritis dijamin oleh beberapa undang-undang domestik dan perjanjian hak asasi manusia internasional:

  • Anti-Penindasan: pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945).
  • Anti-Diskriminasi, pasal 3 UU HAM No.39/1999, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
  • Kebebasan Beragama: pasal 28E dan 29 UUD 1945, pasal 22 UU HAM No.39/1999, pasal 18 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 14 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (CRC).
  • Hak untuk menikah: pasal 28B UUD 1945, pasal 10 UU HAM No.39/1999, dan pasal 23 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
  • Hak untuk berserikat: pasal 28E UUD 1945, pasal 24 dan 39 UU HAM No.39/1999, pasal 22 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 8 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
  • Mengakses Keadilan dan bantuan hukum: pasal 28D UUD 1945, pasal 5, 18, 66 UU HAM No.39/1999, pasal 14 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan UU Bantuan Hukum No.6/2011.
  • Hak untuk mendapatkan upah yang layak: pasal 28D UUD 1946, pasal 38 UU HAM No.39/1999 dan pasal 6 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
  • Hak untuk memiliki tempat tinggal: pasal 28H UUD 1945, pasal 40 UU HAM No.39/1999 dan pasal 11 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
  • Hak untuk mendapatkan pendidikan: pasal 28C dan 28E UUD 1945, pasal 12 dan pasal 60 UU HAM No.39/1999, dan pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
  • Kebebasan untuk bergerak sebagaimana di jamin dalam pasal 27 UU HAM No.39/1999 dan pasal 12 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
  • Hak untuk naturalisasi: pasal 28D dan 28E UUD 1945, pasal 26 UU HAM No.39/1999, dan UU Kewarganegaraan No.12/2006.

Ini berarti bahwa tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengabaikan hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Namun dalam prakteknya, instrumen perlindungan ini tidak dapat diandalkan.

Pelajari lebih lanjut:

 


 

Human Rights in Indonesia

Refugee law

Indonesia is not a signatory the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, nor its 1967 protocol. The Indonesian government indicated a plan to accede to the Convention in 2009 according to the government’s Human Rights Action Plan, but there has been no indication of when this will occur.

However, the right to seek asylum has been guaranteed in the Indonesian Constitution Article 28G (2), which says “Each person has the right to be free from torture or inhuman and degrading treatment and shall be entitled to obtain political asylum from another country”.

Existing Human Rights Framework

Article 38 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights also guarantees that: “Everyone has the right to seek and receive political asylum from another country.”.

Indonesia has also ratified, among others, the following international and regional human rights instruments:

Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations provides that refugees and asylum seekers will specifically be regulated by a presidential decree; however, no decree has so far been passed.

The only legal provision used by the Indonesian government, especially the immigration authority, to deal with asylum seekers and refugees is regulation IMI-1489.UM.08.05, issued by the Director-General for Immigration in 2010. The regulation provides that any migrant who seeks asylum will not be subject to deportation; they will be referred to UNHCR and allowed to stay as long as they hold certification issued by UNHCR. They might also be released from detention upon approval by the immigration authority, and will be subsequently supported by IOM or UNHCR. Those who are rejected by UNHCR will be subject to detention, fines, and/or deportation.

In contradiction with the right to seek asylum, in practice the Indonesian authorities refer to Law No. 6 of 2011 on Immigration, which defines an asylum seeker or refugee simply as an ‘illegal migrant’. Asylum seekers and refugees may consequently be detained for up to ten years without due process of law. The only opportunity they have is if they are considered victims of people smuggling or trafficking.

A draft Fixed Protocol (Protap) on Protection of Refugees and Asylum Seekers was prepared in 2013 by the Ministry of Foreign Affairs with the involvement of various government and legal stakeholders, UN agencies and civil society organisations. The draft requires ratification by the President of Indonesia but this did not occur in 2013 and is unlikely to occur in 2014 given that general elections are due to be held to elect a new President.

International Human Rights Treaties

Despite Indonesia being a non-signatory country to the Refugees Convention, the right of refugees and asylum seekers are theoretically guaranteed under several domestic laws and international human rights treaties:

  • Non-refoulement: article 3 of the Convention Against Torture, as well as in the Indonesian Constitution.
  • Non-discrimination, article 3 of the Human Rights Law No. 39 of 1999, the ICCPR and the ICESCR
  • Freedom of religion: article 28E and 29 of Constitution, article 22 of the Human Rights Law, article 18 of the ICCPR, article 14 of the CRC
  • Right to marriage: article 28B of the Constitution, article 10 of the Human Rights Law, and article 23 of the ICCPR
  • Right of association: article 28E of the Constitution, article 24 and 39 of the Human Rights Law, article 22 of the ICCPR, and article 8 of the ICESCR.
  • Access to court and legal assistance: article 28D of the Constitution; articles 5, 18, 66 of the Human Rights Law; and article 14 of the ICCPR and Law on Legal Aid No.16 of 2011.
  • Right to engage in wage-earning employment: article 28E of the Constitution, article 38 of the Human Rights Law, and article 6 of the ICESCR.
  • Right to housing:  article 28E and 28H of the Constitution, article 40 Human Rights Law, and article 11 of the ICESCR.
  • Right to public education: article 28C and 28E of the Constitution, article 12 and 60 of the Human Rights Law, and article 13 of the ICESCR
  • Freedom of movement, as guaranteed in the article 27 of the Human Rights Law, and article 12 of the ICCPR.
  • Right for naturalization: article 28D and 28E Constitution, article 26 of the Human Rights Law, and the Law on Nationality No. 12 of 2006.

This means that there is no legal justification for the Indonesian government to neglect the rights of refugees and asylum seekers. However, in practice, these protections cannot be relied upon.

Learn more:

%d bloggers like this: