Skip to content

Posts from the ‘Protection Concerns’ Category

Training Paralegal Komunitas Pengungsi

(English version below)

Training Paralegal Komunitas untuk Pengungsi ini diselenggarakan pada tanggal 27-29 Juli 2019. Training ini diikuti oleh 22 peserta dengan latar belakang kewarganegaraan yang beragam yang merupakan pengungsi yang telah mengikuti proses seleksi dan berasal dari Jakarta dan Bogor.

Indonesia tidak dapat mengesampingkan komitmen konstitusionalnya serta kewajiban internasionalnya untuk menegakkan hak asasi manusia untuk semua orang, meski belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Peraturan Presiden No.125 tahun 2016, sangat disadari, tidak cukup untuk melindungi hak-hak pengungsi yang tinggal di Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat, Indonesia telah mengadopsi ke dalam kerangka hukum nasionalnya, pelbagai prinsip hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal. Pelanggaran atas hak -hak tersebut sama dengan mendiskriminasi dan melanggar hak asasi manusia para pengungsi.

Pada kenyataannya, SUAKA menemukan bahwa para pengungsi rentan terhadap pelanggaran hak asasi mereka. Sementara itu, mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang dapat diandalkan. SUAKA melihat pemberdayaan hukum sebagai strategi terbaik untuk mengatasi tantangan ini.

Pemberdayaan dilakukan untuk membangun kapasitas pengungsi dalam memahami hak mereka, mengetahui kerangka hukum Indonesia yang ada, dan memiliki keterampilan advokasi hukum, dengan harapan bahwa pengungsi akan mampu mengadvokasi diri mereka sendiri atau membantu pengungsi lain menghadapi potensi pelanggaran hak-hak pengungsi.

Read more

Protection for refugees in Indonesia: A state responsibility

Refugees in Indonesia have staged many rallies this year. The street hosting the United Nations Refugee Agency (UNHCR) Indonesia, Jl. Kebon Sirih in Central Jakarta, was filled with refugees, requesting protection and a solution to their situation living in limbo for years, particularly from June to August.

Refugee migration is increasing worldwide as a result of civil wars and internal conflicts in various parts of the world. The UN estimates that as of last June, Indonesia had been a host to almost 14,000 refugees and asylum seekers from Afghanistan, Somalia, Iraq, Myanmar, Sudan, etc.

Indonesia has a responsibility as a state in providing protection for refugees and asylum seekers. Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. However, is being signatory to the aforementioned conventions the only pre-requisite for a state in providing protection for refugees in Indonesia?

Read more

Supporting System of Refugee and Asylum Seekers in Indonesia

Lack of Support Services

The limited capacity of UNHCR in Indonesia to deal with increasing numbers of asylum seekers and low resettlement places leads to significant waiting periods. The lack of information and assistance available to asylum seekers and refugees to support themselves and their families leads to frustration and desperation for many people of concern. Read more

Legal Framework and Role of UNHCR to RSD

DSCF5825(1)

There are several factors that result in refugees and asylum seekers being denied effective protection in Indonesia. These factors include lack of legal protection, long waiting periods for permanent resettlement, limited basic livelihood support (housing, healthcare, education, and work rights) and inhumane conditions in detention centres.

Despite the significant risks arising from travelling in people smugglers’ boats to Australia, the circumstances facing refugees and asylum seekers in Indonesia often lead people to make a dangerous decision.

Since 2011, government of Indonesia is in favor to develop Presidential Regulation on Handling Refugee and Asylum Seeker or Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi.  According to the Ministry of Foreign Affairs in early 2015, the Perpres will be attached with the Integrated Fixed Procedure, or Prosedur Tetap Terpadu, on Handling Refugee and Asylum Seeker. But, up until now, the Perpres is not yet adopted. Read more