Skip to content

Siaran Pers: Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Kirim Laporan Universal Periodic Review Tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

2 April 2022

Jakarta – Jaringan Masyarakat Sipil yang bergerak dalam advokasi perlindungan hak pengungsi dari luar negeri yaitu Perkumpulan SUAKA, RDI UREF, LBH Jakarta, Dompet Dhuafa, Yayasan Geutanyoe, dan HRWG telah mengirimkan Laporan Universal Periodic Review (UPR) tentang Situasi Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia di Siklus ke-4 Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Laporan kami bertajuk Situasi Hak Pengungsi di Indonesia”, jelas Reza Maulana, Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe. “Dimulai dengan penggambaran situasi pengungsi lalu dilanjutkan dengan mengangkat empat isu kunci yaitu solusi jangka panjang (durable solution), hak atas pendidikan (rights to education), hak atas kesehatan (rights to the enjoyment of the highest standard of health) dan hak atas penghidupan yang layak (livelihood),” imbuhnya.

Proses awal perumusan laporan ini dimulai dengan konsultasi bersama paralegal pengungsi dan jaringan terkait. Pelibatan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk menambah inklusivitas laporan UPR ini. Atika Yuanita P., Ketua Perkumpulan SUAKA menambahkan, “Dengan ikut berkontribusinya beberapa paralegal komunitas pengungsi yang telah menerima pelatihan dari SUAKA maka diskursus dalam penulisan ini menjadi lebih kaya”.

Laporan UPR ini merupakan laporan bayangan (shadow report) untuk menambah bahan pertimbangan sidang dalam mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Sekaligus, menagih janji (pledge) pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Global Refugee Forum (GRF) 2019. Beberapa diantaranya untuk merancang program pemberdayaan pengungsi; mengembangkan kebijakan dan anggaran yang relevan atau dalam rangka meningkatkan kehidupan pengungsi di dalam negeri, serta memperkuat kerjasama internasional melalui dialog dengan negara asal, transit dan tujuan dalam merumuskan solusi yang tahan lama, berdasarkan pembagian beban dan tanggung jawab bersama masing-masing.

“Tentunya kami sangat mendukung Sidang Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang dapat menciptakan kebijakan berbasiskan pemenuhan hak, yang inklusif bagi pengungsi, dan untuk Pemerintah Indonesia agar dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut”, tutup Daniel Awigra, Direktur Eksekutif HRWG.

Latar Belakang UPR

UPR merupakan mekanisme khusus dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan situasi HAM di 193 negara anggotanya. Di bawah mekanisme ini, situasi HAM di setiap negara anggota PBB akan ditinjau setiap 5 tahun. Proses peninjauan Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2022. Sejalan dengan fungsi UPR secara umum, perumusan Laporan UPR yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Narahubung: 

  1. Julio Achmadi (Koordinator Laporan UPR Perkumpulan SUAKA) – 08999101176
  2. Reza Maulana (Head of Jakarta Office Yayasan Geutanyoe) – 085260279292
  3. Alysa (Program Officer HRWG) – 082296060601

Perkumpulan SUAKA adalah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan individu maupun organisasi, yang bekerja untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. (www.suaka.or.id)

Unduh versi PDF siaran pers ini

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan UPR klik disini

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s