Skip to content

PRESS RELEASE: SUAKA Minta Pemerintah Indonesia Lanjutkan Vaksinasi Pengungsi

Ketua Perkumpulan SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah menanggapi rekomendasi dari Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) pada 15 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri menyampaikan:

“Pengungsi luar negeri bukanlah warga negara asing yang memiliki hak istimewa di negara asalnya. Mereka meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan jiwa dari berbagai alasan ancaman di negara asal. Pengungsi luar negeri mencari perlindungan jiwa dari masyarakat internasional termasuk Indonesia. Kondisi mereka berbeda dan rentan. Mengecualikan pengungsi luar negeri dari kebijakan vaksinasi gratis, terlebih di tengah-tengah proses imunisasi dari dosis pertama ke dosis kedua, dapat membahayakan jiwa para pengungsi yang dapat berdampak pada komunitas warga negara Indonesia yang tinggal berdampingan dengan para pengungsi”

“SUAKA mendukung upaya pemerintah Indonesia yang mempercepat proses vaksinasi nasional dalam rangka menciptakan herd immunity. Oleh karena itu, SUAKA meminta agar pemerintah juga mempertimbangkan untuk tetap melanjutkan proses vaksinasi pada pengungsi luar negeri, mengingat kedaruratan dari pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini”

“Mengecualikan pengungsi luar negeri, terutama yang sedang dalam proses menuju vaksinasi dosis kedua, atau menggantinya dengan jenis vaksin lain, kemungkinan dapat menimbulkan ancaman jiwa. Oleh karena itu, SUAKA meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) pada 15 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri”

Latar Belakang:

Sampai pada pertengahan bulan Juli 2021, menurut catatan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) yang berada di bawah Kemenko Polhukam RI, terdapat sebanyak 13.743 orang pengungsi dari luar negeri yang tinggal di Indonesia. Mereka tersebar di beberapa kota, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta dan sekitarnya, Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Aceh, dan Makassar.

Para pengungsi dari luar negeri ini berada di Indonesia hanya untuk transit sambil menunggu proses permohonan suaka mereka diterima oleh negara penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951.

Indonesia, bukanlah negara penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi, namun dengan pertimbangan kemanusiaan, pengungsi dari luar negeri boleh transit di Indonesia dengan berbagai ketentuan di antaranya mereka tidak boleh bekerja,  dan kalaupun dapat melanjutkan sekolah, mereka harus bisa memenuhi syarat-syarat.

Dengan kondisi seperti itu, para pengungsi dari luar negeri yang meninggalkan negara asalnya untuk tujuan menyelamatkan diri, secara finansial sangat jauh dari kategori layak. Mayoritas dari mereka yang saat ini berada di Indonesia, hidup sebagai pengungsi mandiri. Artinya, mereka harus memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sejak 2020 sampai hari ini semakin mempersulit kondisi para pengungsi dari luar negeri yang menghidupi diri secara mandiri.

Sementara itu, pemerintah Indonesia sedang berusaha keras mencegah penyebaran virus Covid-19 dan mencegah penularan serta jatuhnya korban jiwa. Salah satu langkah pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan vaksinasi, yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan salah satu cara meminimalisir penyebaran dan mutasi virus.

Sebagai orang-orang yang saat ini tinggal di dalam wilayah kedaulaan Republik Indonesia, tentu para pengungsi dari luar negeri juga harus mendukung program vaksinasi nasional pemerintah tersebut. Namun, sangat disayangkan, pada tanggal 15 Juli 2021 yang lalu, Satgas PPLN pada Kemenko Polhukam RI setelah melalui rapat koordinasi, telah mengeluarkan rekomendasi tentang Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri.

Di dalam rekomendasi tersebut, Satgas PPLN yaitu agar vaksinasi kepada pengungsi dari luar negeri hanya dapat diusahakan melalui jalur vaksin Gotong Royong yang dapat agar dapat dikoordinasikan oleh IOM dan UNHCR. Pengungsi dari luar negeri tidak boleh memperoleh vaksinasi gratis. Padahal, di beberapa daerah seperti di Riau dan Aceh, vaksinasi tahap pertama telah dilakukan terhadap pengungsi dari luar negeri. Saat ini mereka menunggu vaksinasi dosis kedua.

Ada hal-hal yang bersifat kedaruratan dalam hal ini, yaitu waktu vaksinasi dosis pertama dan kedua serta jenis vaksin yang digunakan mungkin berbeda, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apakah tidak membahayakan jiwa ketika jenis vaksin dosis pertama dan kedua berbeda? Apakah tidak berbahaya ketika jarak waktu vaksinasi pertama dan kedua terlampaui? Setidaknya kedua hal tersebut harus menjadi pertimbangan ketika rekomendasi Satgas PPLN dibuat.

SUAKA berharap, rekomendasi Satgas PPLN tentang Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri dapat dipertimbangkan kembali.


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s