Skip to content

Press Release SUAKA: Perintah Eksekutif Trump Januari 2017

SUAKA PRESS RELEASE

(English version below or download english version here)

02/R/SUAKA-CPG/II/2017

Perintah Eksekutif Trump: Contoh Buruk Bagi Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Lintas Batas

SUAKA kecewa dengan perintah Eksekutif Trump terkait perubahan sistem keimigrasian Amerika yang dikeluarkan pada Januari 2017 lalu dalam rangka penanggulangan terorisme dan keamanan nasional. SUAKA menilai bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran dan mengacaukan upaya global dalam pembagian tanggung jawab dan perlindungan internasional terhadap pengungsi lintas batas di saat genting, dimana saat ini setidaknya terdapat sekitar 21,3 juta pengungsi lintas batas di dunia yang terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mencari pertolongan.

Perintah Eksekutif Trump yang berkaitan dengan Pencari Suaka dan Pengungsi Lintas Batas antara lain pemberhentian program penerimaan Pengungsi Lintas Batas di Amerika selama 120 hari, dan mengurangi secara drastis penerimaan Pengungsi Lintas Batas di tahun 2017 ini dari jumlah 110.000 yang dijanjikan Mantan Presiden Barrack Obama menjadi 50.000 pengungsi. Perintah Eksekutif Trump juga menyatakan bahwa pengungsi lintas batas yang harus diprioritaskan adalah mereka yang mengalami persekusi berbasis agama, hanya jika agama yang dianut pengungsi tersebut adalah agama minoritas di Negaranya. Mengingat kembali bahwa Pengungsi Muslim yang merupakan korban persekusi dari 7 Negara akan dikecualikan dari prioritas penerimaan Pengungsi di Amerika, yaitu Iraq, Iran, Syria, Sudan, Somalia, Libya dan Yemen. Trump juga menyatakan bahwa warga Negara Syria membahayakan Amerika Serikat dan maka dari itu, mereka dilarang untuk datang ke Amerika hingga pada waktu yang dianggap layak bagi Trump untuk menerima mereka kembali. Pernyataan ini merupakan pernyataan tanpa bukti. Tidak ada seorang pun dari lebih tiga juta pengungsi lintas batas yang datang ke Amerika melalui penempatan negara ketiga sejak pemberlakuannya pada tahun 1980 telah membunuh seseorang dalam aksi terorisme di Amerika.

“Kebijakan ini gagal melihat perbedaan antara penanggulangan terorisme dengan tanggung jawab internasional negara terhadap mereka yang mengalami persekusi dan penindasan”, ujar Febi Yonesta, chair SUAKA. Dengan mengakui kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme, pun ia tidak bisa diberhangus dengan cara mendiskriminasi maupun mengurangi tanggung jawab suatu negara pada mereka yang terpersekusi di negara lainnya. Kebijakan ini bahkan melanggar prinsip non diskriminasi dan non refoulement sebagaimana telah diakui dalam hukum internasional. Terlebih lagi Amerika Serikat juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, dimana kedua prinsip itu jelas tercantum di dalamnya.

Kebijakan ini merupakan contoh yang buruk dan tidak seharusnya diterapkan oleh negara manapun di dunia. Masalah pencari suaka dan pengungsi lintas batas merupakan femomena global yang pemecahannya merupakan tanggung jawab seluruh negara. Keikutsertaan setiap negara untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia bagi pencari suaka dan pengungsi, serta mendorong penyelesaian konflik di negara asal merupakan hal yang harus dilakukan.

Kebijakan ini tentunya memiliki dampak langsung bagi Indonesia. Berdasarkan data Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) pada Desember 2016, jumlah pencari suaka dan pengungsi lintas batas di Indonesia telah mencapai 14.405 dengan rincian 6.578 pencari suaka dan 7.827 pengungsi. Salah satu dampak Perintah Eksekutif Trump bagi Indonesia adalah  bahwa akan terjadi penumpukan Pengungsi lintas batas di Indonesia yang sedang menunggu penerimaan oleh Negara ketiga, layaknya Amerika. Selama tahun 2016, Amerika Serikat adalah Negara yang menerima Pengungsi lintas batas dari Indonesia terbanyak. Tercatat sejumlah 790 Pengungsi lintas batas diterima di Amerika Serikat selama tahun 2016, diikuti oleh Australia sebanyak 363 Pengungsi dan Canada sebanyak 95 Pengungsi. Indonesia merupakan Negara “transit” bagi Pencari Suaka dan Pengungsi lintas batas selama menunggu penerimaan dari Negara ketiga, hal ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi maupun menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.

Pemerintah Indonesia harus siap dengan dampak dari kebijakan tersebut, dan wajib mencari solusi permanen, selain menggantungkan diri dengan penempatan ke negara ketiga. Permasalahan Pencari Suaka dan Pengungsi lintas batas tidak semata-mata menunggu penantian penerimaan Negara ketiga, melainkan pemenuhan hak-hak dasar mereka selama proses tersebut berlangsung. Peningkatan perlindungan dan bantuan untuk kehidupan pencari suaka dan pengungsi sangat dibutuhkan, terutama ketidakpastian dan  pelanggaran hak asasi manusia berkepanjangan ketika berada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi, ditandatangani dan bahkan diaksesi oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, SUAKA mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Menjamin pemenuhan hak asasi pencari suaka dan pengungsi lintas batas, termasuk memberikan akses terhadap hak-hak dasar selama mereka berada di Indonesia;
  2. Mencari solusi permanen bagi para pencari suaka dan pengungsi lintas batas di Indonesia, yang salah satunya dapat ditempuh dengan segera meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967; dan
  3. Mengajak dan mendorong dunia internasional, termasuk Amerika Serikat untuk bersama-sama menyelesaikan dan mengambil tanggung jawab dalam perlindungan pencari suaka dan pengungsi lintas batas dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Narahubung:

  • Febi Yonesta (Chair SUAKA): 087870636308
  • Muhammad Hafiz (Koordinator Advokasi SUAKA): 081282958035

SUAKA PRESS RELEASE

02/R/SUAKA-CPG/II/2017

Trump’s Executive Order: Bad Example in Protecting Asylum Seekers and Refugees

Disappointment arises from SUAKA towards Trump’s Executive Order which was put forth in January 2017 regarding the changes in United States’ immigration system. The order enforced was expected to counter terrorism and to increase national security in United States. SUAKA deems this order not suitable to the context at hand, as well as it’s disrupting global efforts in the division of responsibilities and international protection towards refugees in dire condition, whereas the amount of refugee escaping their countries of origin to seek help has been accumulated to 21,3 million.

Trump’s Executive Order is linked towards Asylum Seekers and Refugees in the following aspects: The suspension of Refugees admission into United States for 120 days and reduction of Refugees admission in 2017 from 110.000 Refugees as promised by former President Barrack Obama to 50.000 Refugees. The executive order has also stated that Refugees under the claim of religion based persecution will be prioritized, only if the religion they profess is the minority religion in their own respective countries. Recalling that Muslim Refugees who were persecuted in 7 specific countries will be excluded from the prioritized admission, namely Iraq, Iran, Syria, Sudan, Somalia, Libya and Yemen. Trump also declared that Syria’s citizens are detrimental to the interest of United States, thus they are banned indefinitely to travel to United States until Trump decided to revoke this ban. This declaration is made without any evidence. Since 1980, there is no one out of more than 3 million refugees who were resettled in United States that has been participating in killing people during the terrorism act conducted in America.

“This order has failed to perceive the differences between countering terrorism and State’s international responsibilities towards those who are persecuted and suppressed”, said Febi Yonesta, Chair of SUAKA. Acknowledging that one of State’s responsibilities is to fight terrorism, yet this order is not eligible to be the reason for a State to discriminate or even lessen its responsibilities in protecting those who are persecuted in their country of origin. Moreover, this order has violated the non-discrimination and non-refoulment principle as acknowledged in international law. The irony is that United States had ratified International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and 1951 Convention relating to the Status of Refugees, all of which recognized the aforementioned principles.

Trump’s order is a bad example and must not be applied to any Country in the world. The problem of Asylum Seekers and Refugees is a global phenomenon and all Countries are liable to contribute in solving the problem. Each Country’s participation in providing protection under the human rights’ standard for Asylum Seekers and Refugees, as well as urging the conflict resolution in the relevant Countries are imperative.

This order certainly has direct effects towards Indonesia. By the data of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in 2016, the amount of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia have reached 14.405, with the details of 6.578 Asylum Seekers and 7.827 Refugees. One of the order’s impact to Indonesia is that an accumulation of Refugees in Indonesia will massively stack, taking into account that they are waiting for resettlement by the Third Country, such as United States. Throughout 2016, United States had admitted the highest number of Refugees from Indonesia. 790 Refugees had been resettled to United States, followed by 363 Refugees to Australia and 95 Refugees to Canada. Indonesia is the “transit” Country for Asylum Seekers and Refugees while waiting to be resettled, since Indonesia has not ratified the 1951 Convention not the Protocol 1967.

Indonesian government must be prepared to face the impact of the executive order, as well as finding the permanent solution to this matter other than depending to Third Country resettlement. The problem of Asylum Seekers and Refugees is not merely in the resettlement process, but also the fulfillment of their basic rights during the process. Escalation of protection and aid towards Asylum Seekers and Refugees is gravely required, notably the legal uncertainty and continuous human rights violation during their stay in Indonesia. This fulfillment of their basic rights is stipulated under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), of which Indonesia is signatory and on top of that, they have been ratified and adopted in its domestic law.

Build upon the argumentations above mentioned, SUAKA urges Indonesian government to:

  1. Guarantee the fulfillment of the rights of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, including providing the access to their basic rights during their stay in Indonesia;
  2. Find the permanent solution to Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, one of which is by promptly ratifying 1951 Convention relating to the Status of Refugee and Protocol 1967; and
  3. Persuade and encourage all International Stakeholders (Countries), including United States to collectively solve and take responsibilities in protecting Asylum Seekers and Refugees by accentuating humanitarian principles and honoring human rights.

Contact Person:

  • Febi Yonesta (Chair SUAKA): 087870636308
  • Muhammad Hafiz (Advocacy Coordinator of SUAKA): 081282958035
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s