Skip to content

Perkembangan Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Hingga 30 Juni 2014, terdapat 10.116 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, dimana 6.286 orang merupakan pencari suaka dan 3.830 orang merupakan pengungsi. Dari jumlah tersebut, terdapat 7.910 laki-laki dan 2.206 perempuan. Di antara pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar, terdapat 2.507 anak-anak dimana 798 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping. Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Iran, dan Irak merupakan negara-negara asal utama para pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia.

UNHCR melaporkan bahwa terdapat penurunan jumlah pendaftaran sebesar 32% jika membandingkan jumlah pendaftaran dalam enam bulan pertama pada tahun 2014 dengan 2013. Meskipun begitu, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam upaya memproses aplikasi-aplikasi untuk Penentuan Status sebagai Pengungsi (Refugee Status Determination/RSD). Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat 4.868 individu yang sedang menunggu wawancara pertamanya untuk penentuan status sebagai pengungsi pada akhir Juni 2014. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menunggu antara masa pendaftaran dan sesi wawancara pertama ada selama 8 hingga 19 bulan.

Sebagai negara yang bukan penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia tidak memberikan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hak untuk bekerja dan memperoleh bantuan sosial. Sebagian kecil dari mereka memperoleh bantuan dari lembaga mitra pelaksana UNHCR dan beberapa donasi lainnya. International Office of Migration (IOM) juga turut memberikan bantuan meskipun tidak ada data yang lebih jelas terkait bentuk dan jumlahnya. Dengan dana dan bantuan yang sangat terbatas, pengungsi dan pencari suaka di Indonesia terpaksa hidup dengan bergantung pada rumah-rumah detensi, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera:

Meskipun para pengungsi dan pencari suaka diperbolehkan menetap di Indonesia selama mereka sedang menjalani proses yang ditetapkan UNHCR, pemerintah Indonesia tidak mengizinkan adanya integrasi lokal dan hanya memperbolehkan pemulangan sukarela (voluntary repatriation) dan penempatan di negara ketiga (resettlement) sebagai solusi jangka panjang. Dalam periode setengah tahun pertama 2014, 438 pengungsi diberangkatkan untuk penempatan di negara ketiga, 806 pengungsi sudah didaftarkan untuk penempatan, dan 1.130 pengungsi sedang menunggu keputusan dari negara penerima.

Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengatur kebijakan dan prosedur terkait pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2012, namun prosesnya terhenti karena diperkirakan dipengaruhi oleh rangkaian Pemilihan Umum tahun 2014. Diskursus yang berkembang terkait kebijakan tersebut terfokus pada masalah perlindungan wilayah perbatasan. Hal ini terkait terutama pada kebijakan Australia yang memaksa kapal-kapal para pencari suaka untuk kembali ke perairan Indonesia.

Kondisi para pengunsi dan pencari suaka di rumah-rumah detensi juga menjadi perhatian tersendiri, terutama terkait pada jumlah penghuni rumah detensi yang melebihi kapasitas, pengungsi dan pencari suaka yang rentan atau dengan kebutuhan khusus, serta akses untuk memperoleh bantuan legal. Terdapat 11 rumah detensi imigrasi utama di seluruh Indonesia dimana semuanya beroperasi tanpa memiliki standar peraturan atau prosedur. IOM dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia merupakan pihak yang bertanggung jawab pada keberadaan rumah-rumah detensi di Indonesia, meskipun UNHCR turut memiliki akses ke tempat-tempat tersebut. UNHCR melaporkan pada 30 Juni 2014 terdapat 1.786 orang (1.352 pencari suaka dan 434 pengungsi) yang berada di rumah detensi. Jumlah ini meliputi 247 perempuan dan 358 anak-anak, dengan 157 anak merupakan anak-anak tanpa pendamping. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berencana untuk mempublikasikan laporan pada akhir tahun 2013 terkait hasil kunjungan ke beberapa rumah detensi, namun tampaknya hingga saat ini laporan tersebut belum selesai dibuat.

Ketika ditanya terkait pendekatan regional untuk mengatasi jumlah pengungsi, dalam sebuah pemberitaan di media perwakilan UNHCR di Indonesia menekankan bahwa:

“penghentian arus masuk pencari suaka bukan merupakan solusi yang berkelanjutan. Selama di negara asal masih terus menerus menghasilkan arus pengungsi dan mereka tetap memilih kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan, maka beban tersebut akan tetap ditanggung oleh Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini. Kita membutuhkan sebuah solusi regional. … Jika kebijakan dan praktik berlandaskan pada prinsip penghentian arus masuk pencari suaka, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk terutama bagi para keluarga pengungsi dan anak-anak.”

Suaka, Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak Pengungsi, yang merupakan jaringan sukarela dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli akan isu ini, terus memperkuat upayanya untuk mempromosikan hak-hak pengungsi di Indonesia. Suaka telah meluncurkan situs web pada pertengahan pertama tahun ini dan akan terus berupaya meningkatkan kesadaran publik mengenai keadaan pengungsi di Indonesia. Suaka juga terus mengembangkan rencananya untuk melakukan bantuan hukum, pemberdayaan komunitas, dan advokasi kebijakan terkait isu pengunsi dan pencari suaka di Indonesia. Selama pertengahan pertama tahun 2014 ini, anggota Suaka telah menghadiri beberapa sesi pelatihan pembangunan kapasistas yang diadakan oleh Jaringan Pembela Hak-hak Pengungsi Kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Refugee Rights Network/ APRRN) dan melakukan diskusi dengan UNHCR, APRRN, dan IDC untuk berkolaborasi dalam strategi global UNHCR di Indonesia, “Beyond Detention”.

Advertisements