Skip to content

Media Release: Funding for Regional Cooperation on Refugees and Asylum Seekers in Indonesia Must be Directed to Protection Needs

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE

[English Translation Follows]

Suaka – Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection

c/o HRWG, Human Rights Working Group
Jiwasraya Building Lobby Floor
Jl. R.P Soeroso No 41 Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Suaka.Secretariat@gmail.com | suaka.or.id

 

PENDANAAN UNTUK KERJA SAMA REGIONAL TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA HARUS DIARAHKAN PADA KEBUTUHAN PERLINDUNGAN NYATA

Jakarta, 20 Mei 2014 — Dengan adanya pengumuman dari pemerintah Australia bahwa sejumlah AU$86.8 juta (US$81 juta) direncanakan akan diarahkan untuk membantu pencari suaka dan pengungsi yang terdampar di Indonesia. Suaka, Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak-hak Pengungsi, ingin mengingatkan pihak terkait akan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi dalam kerjasama antar-pemerintah di Asia Tenggara.

Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada Indonesia selama tiga tahun, dengan tujuan memperkuat kerjasama antara Australia dan Negara tetangganyadalam menangani ribuan pencari suaka dan pengungsi yang singgah dan tinggal kawasan ni. Para pencari suaka dan pengungsi ini ‘terdampar’ di Indonesia sejak pemerintah baru Australia mengambil kebijakan pengembalian para pencari suaka ke Indonesia ketika mereka menggunakan perahu untuk mencapai Australia.

Suaka mendesak pemerintah Australia maupun Indonesia untuk bekerja sama untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi yang membutuhkan bantuan nyata. Bantuan pemerintah Australia ini harus diarahkan untuk terus mendukung organisasi internasional di Indonesia yang memberikan pertolongan kepada pencari suaka dan pengungsi selama kelompok tersebut menanti solusi permanen atau durable solution. Praktek pencegatan rute imigrasi yang dilakukan oleh pihak Australia tidak dapat mencegah arus migrasi melalui laut jika kondisi pencari suaka dan pengungsi semakin berat.

Febionesta, Co-Chair Suaka dan Direktur LBH Jakarta, menyatakan “Bantuan ini harus diarahkan untuk menjamin kebutuhan perlindungan, baik untuk layanan perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang sesuai dengan keperluan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, maupun untuk mendukung pendanaan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR).”

Indonesia sampai saat ini belum menandatangani Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (Konvensi Pengungsi) ataupun Protokol 1967, oleh karenanya perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan kerangka hukum domestic sangatlah terbatas. Tidak ada anggaran Negara yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendampingan atau perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi.

Suaka juga menyesalkan terhentinya (Displaced Person’s Program). “Program ini memberi dana kepada proyek yang membantu solusi tahan lama untuk pengungsi dan para orang terlantar lain, atau, kalau solusi tahan lama tidak dapat ditemukan, untuk menolong perlindungan dan stabilisasi kelompok tersebut,” ujar Muhammad Hafiz, Program Manager untuk Advokasi PBB-OKI dari Human Rights Working Group (HRWG) yang juga Co-Chair dari Suaka.

“Penyelesaian dan pengurangan ketersediaan dana untuk program yang telah lemah karena kekurangan sumber daya hanya akan memperparah keadaan orang yang melarikan diri dari penganiayaan,” kata Pak Hafiz.

Menurut data UNHCR, saat ini ada lebih dari 10.000 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jumlah ini termasuk orang yang menanti proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination) dari UNHCR, orang yang menanti penempatan ke negara ke-tiga, dan orang-orang yang ditahandi dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ada sekitar 1.800 orang ditahan di Rudenim di Indonesia pada akhir bulan Januari 2014, termasuk 300 perempuan dan 100 anak tanpa pengawalan. Beberapa informasi lain bahkanmemperkirakan ada ribuan pencari suaka yang tinggal di Indonesian tanpa sepengetahuan UNHCR.

Suaka mengkhawtirkan minimnya perlindungan bagi para pencari suaka di Indonesia, termasuk tidak adanya kerangka hukum yang memadai untuk melindungi pengungsi, ketidakadaan dan ketidakcukupan layanan bantuan, permasalahan yang muncul dalam proses penentuan status pengungsi, dan keterbatasan kesempatan dalam penempatan ke negara ke-tiga. Daftar tunggu untuk memperoleh pelayanan bantuan sangat panjang. Dan tanpa perizinan kerja, pengungsi dan pencari suaka tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya. Dukungan dan bantuan dari LSM dan organisasi seperti International Organisation for Migration (IOM) tidak memenuhi seluruh kebutuhan akan makanan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan para pencari suaka dan pengungsi.

 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI:

Febionesta
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (JBH) Jakarta & Co-Chair SUAKA

Muhammad Hafiz
Program Manager untuk Advokasi PBB-OKI, Human Rights Working Group (HRWG) & Co-Chair SUAKA

 


 

FUNDING FOR REGIONAL COOPERATION ON REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA MUST BE DIRECTED TO PROTECTION NEEDS

Jakarta, 20 May 2014 — With the Australian government announcing that it will provide Indonesia with AU$86.8 million to support stranded refugees and asylum seekers Suaka, the Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, highlighted the importance of a rights-based approach to inter-governmental cooperation in the region.

It is understood that financial aid will be given to Indonesia over three years, with the aim of bolstering regional cooperation agreements to assist neighbouring countries to manage the thousands of asylum seekers and refugees stuck in the region since Australia’s Coalition government enacted a policy of turning back all refugee boats and returning asylum seekers to Indonesia on vessels purchased by Australia especially for that purpose.

Suaka urges the Australian and Indonesian governments to work together to ensure protection of asylum seekers and refugees in need. The Australian government’s assistance must continue to support international organisations in Indonesia to provide support to asylum seekers and refugees while they wait for durable solutions. The continued implementation of so-called “disruption” activities that attempt to criminalise asylum seeking will not prevent the irregular movement of people in the region if their already desperate situations become more dire.

Febionesta, Co-Chair of Suaka and Director of the Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) said “Financial support offered to the Government of Indonesia by Australia must be directed to ensuring protection needs, including funding for the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) for Refugee Status Determination (RSD) and services for asylum seekers and refugees in Indonesia, such as the provision of adequate housing, healthcare and education.”

Indonesia is not party to the United Nations 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (or the 1967 Protocol) and has limited domestic legal protections for refugees and asylum seekers waiting in the country. The Government of Indonesia does not provide funding for any support services for persons of concern.

Suaka is also concerned that the Australian government’s Displaced Person’s Program (DPP) has been axed. “The DPP provided funding for projects which support durable solutions for refugees and other displaced populations, or, where durable solutions cannot be found, support their protection and stabilisation” said Muhammad Hafiz, Co-Chair of Suaka and UN-OIC Advocacy Program Manager at Indonesian NGO, Human Rights Working Group (HRWG). “Funding cuts to already severely under-resourced programs will only cause more harm to people who are escaping persecution and looking for protection,” said Mr. Hafiz.

According to UNHCR estimates, there are over 10,000 asylum seekers and refugees currently residing in Indonesia. These numbers include persons who are awaiting Refugee Status Determination (RSD) from UNHCR, persons who are awaiting resettlement in a third country, and persons in immigration detention. There were around 1800 people in detention at the end of January 2014, including 300 women and 100 unaccompanied minors. Unofficially, it is believed there are thousands more asylum seekers living in the community in Indonesia unknown to UNHCR.

Protection concerns for asylum seekers in Indonesia include the lack of domestic legal protections, immigration detention, inadequacy of support services, problems with the refugee status determination process, and the very limited availability of resettlement placements. Waiting lists for support services are extremely long, and without the right to work, asylum seekers and refugees are unable to support themselves and their families. Support from NGOs and organisations such as the International Organisation for Migration (IOM) does not fulfill the food, healthcare, housing and education needs of asylum seekers and refugees.

 

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

Febionesta
Director of Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) & Co-Chair of Suaka

Muhammad Hafiz
UN-OIC Advocacy Program Manager, Human Rights Working Group (HRWG)  & Co-Chair of Suaka

 

###

Advertisements