Skip to content

Media Release: Indonesia Should Continue Leadership on Refugee Rights and Demand Australia Stop the “Turn Backs”

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE

[English Translation Follows]

Suaka – Indonesian Civil Society Network for
Refugee Rights Protection

c/o HRWG, Human Rights Working Group
Jiwasraya Building Lobby Floor
Jl. R.P Soeroso No 41 Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Suaka.Secretariat@gmail.com | suaka.or.id

INDONESIA HARUS MELANJUTKAN KEPEMIMPINAN TENTANG HAK-HAK PENGUNGSI DAN MEMINTA AUSTRALIA UNTUK MENGHETNIKAN KEBIJAKAN “TURN BACKS

Jakarta, 14 Mei 2014 – Dengan laporan bahwa makin banyaknya kapal-kapal yang ‘dikembalikan’ berdasar atas operasi keamanan perbatasan Australia, Suaka, Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak-hak Pengungsi, mendesak Indonesia untuk berkomitmen dalam memegang teguh hak asasi manusia di wilayah. Sebagai Negara demokratis terdepan di Asia Tenggara, Indonesia harus mengambil sikap tegas terhadap kebijakan keras ini.

Sejak pemilihan umum Australia pada 2013, kebijakan Australia tentang pengungsi dan pencari suaka telah berubah secara signifikan. Kebijakan tersebut sekarang diantaranya adalah mengembalikan para pencari suaka ke Indonesia, baik dalam kapal-kapal yang mereka gunakan atau setelah perpindahan ke kapal baru yang telah Australia sediakan untuk berlayar kembali ke perairan Indonesia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Muhammad Hafiz, Program Manager untuk Advokasi PBB-OKI dari Human Rights Working Group (HRWG) yang juga Co-Chair dari Suaka, menyetujui pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, bahwa tindakan Australia telah melanggar hak asasi manusia para pencari suaka. “Pernyataan dari Menteri Luar Negeri menunjukkan bahwa Republik Indonesia sedang berperan kepemimpinan yang kuat dalam menggarisbawahi pentingnya hak asasi manusia dalam membangun solusi wilayah tentang pencari suaka dan pengungsi,” ujar Pak Hafiz.

Langkah wilayah harus berfokus pada hak asasi manusia

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen pada Bali Process tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Lintas-Bangsa Terkait dan Jakarta Declaration tentang Irregular Movement of Persons. Kedua hal tersebut sangat penting dalam kerangka kerja wilayah yang menyasar pada rumitnya masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Namun, seharusnya kita mengingat bahwa korban dari perdagangan manusia adalah berbeda dengan pencari suaka atau pengungsi. Pencari suaka dan pengungsi merupakan kelompok yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka untuk menyelamatkan hidup. Banyak pencari suaka dan pengungsi lebih menginginkan hidup di negara asalnya dari pada harus menempuh perjalanan jauh dari tanah air. Kebanyakan tidak hendak merantau ke luar negeri.

Suaka mengakui bahwa perlindungan para pencari suaka dan pengungsi adalah isu hak asasi manusia di tingkat regional, dan bahwa itu tidak dapat berfokus hanya kepada kejahatan dan perlindungan kedaulatan negara di perbatasan. Suaka mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan akan melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana dukungan dan pendampingan yang memadai kepada para pencari suaka dan pengungsi, dari pada meninggalkan mereka tanpa harapan atau cara-cara untuk bertahan.

Kenyataan untuk para pengungsi

Opini publik di Australia sayangnya telah tercemar selama beberapa tahun tentang isu pencari suaka, dengan yang mencoba untuk mencapai tepi laut Australia dengan menggunakan kapal dianggap sebagai ancaman kepada keamanan nasional. Kebijakan Australia melalui beberapa pemerintahannya telah mengkriminalisasi pencari suaka yang mencoba mencari perlindungan di luar “cara biasa” atau regular channels.

Bagaimanapun, ide “regular channels” ialah ganjil dengan realitas dari migrasi terpaksa yang terjadi saat orang harus mengungsi karena pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kunci mekanisme yang disebut dalam  Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (Konvensi Pengungsi) adalah proses penentuan status untuk pencari suaka yang tiba di perbatasan negara pihak konvensi tersebut. Ini berarti bahwa Australia berwajib untuk mengikuti dan melindungi hukum internasional tanpa pertimbangan pendapat pribadinya tentang pencari suaka.

Febionesta, Direktur LBH Jakarta dan juga Co-Chair dari Suaka, menyatakan “pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak diperbolehkan bekerja, dan tidak menerima jaminan sosial dari pemerintah Republik Indonesia baik tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah Republik Indonesia hanya mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di negara kita selama mereka memiliki dokumen lengkap dari Kantor Kominisoner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees –UNHCR).” Ada sekitar 10.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan Suaka sangat menghargai upaya UNHCR Indonesia dalam proses pencarian solusi jangka panjang untuk kelompok ini.

Untuk beberapa alasan, masih ada orang-orang yang memilih untuk mengambil perjalanan berbahaya menggunakan perahu ke Australia dalam upaya mencari perlindungan efektif. Namun, pemerintah Australia, sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi, tidak boleh meninggalkan kewajiban hukum internasional melalui pemberian nama ‘imigran ilegal’ kepada pencari suaka, dan mengembalikan mereka ke Indonesia. Australia, sebagai negara berwajib dalam Konvensi Pengungsi, harus memenuhi prinsip non-refoulement yang sejalan dengan prinsip non-rejection dan non-expulsion – yaitu, harus memenuhi persetujuan untuk tidak mengeluarkan atau mengembalikan pencari suaka ke tanah airnya atau ke negara lain.

Kewajiban Hak Asasi Manusia Indonesia

Suaka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak para pengungsi ditegakkan di bawah kewajiban hak asasi manusia Indonesia, termasuk, non-refoulement (Ps. 3 Konvensi Anti-Penyiksaan sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia), non-discrimination (Ps. 3 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)) dan kemerdekaan bergerak (Ps. 27 UU Hak Asasi Manusia dan ICCPR).

INFORMASI LANJUT HUBUNGI:

Febionesta
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta & Co-Chair SUAKA

Muhammad Hafiz
Program Manager untuk Advokasi PBB-OKI, Human Rights Working Group (HRWG) & Co-Chair Suaka

 


 

INDONESIA SHOULD CONTINUE LEADERSHIP ON REFUGEE RIGHTS AND DEMAND AUSTRALIA STOP THE “TURN BACKS”

Jakarta, 14 May 2014 — With reports of more “turn backs” of boats under Australian border security operations, Suaka, the Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, urges Indonesia to commit to upholding human rights in the region. As a leading democratic country in Southeast Asia, Indonesia must take a strong stance against “turn backs” policies.

Since Australia’s general election in 2013, the country’s refugee and asylum seeker policy has changed significantly. It now includes returning asylum seekers to Indonesia, either on their original boats or following transfer to new vessels Australia has purchased for that purpose. This is in breach of international law.

Mr Muhammad Hafiz, UN-OIC Advocacy Program Manager, Human Rights Working Group (HRWG) and Co-Chair of Suaka, welcomed Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa’s clear statement that Australia’s actions violates the human rights of asylum seekers. “The statements from His Excellency the Foreign Minister show that Indonesia is taking a strong leadership role in highlighting the importance of human rights in establishing a regional solution on asylum seekers and refugees,” said Mr Hafiz.

Regional measures must focus on human rights

The Government of Indonesia has committed to the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime and the Jakarta Declaration on Irregular Movement of Persons, both of which are important regional cooperation frameworks that address the complex problems trafficking and smuggling. It must be remembered, however, that victims of trafficking are different to asylum seekers and refugees. This latter group are forced to leave their home countries in order to live safely and securely. Many asylum seekers and refugees would rather live in their country of origin rather than travel away from home, and ultimately do not wish to migrate.

Suaka notes that the protection of asylum seekers and refugees is a regional human rights issue that goes beyond merely focusing on crime and protecting the sovereignty of individual countries’ borders. Suaka urges the Government of Indonesia to ensure that measures put in place provide fundamental human rights protections as well as adequate support and assistance for asylum seekers and refugees, rather than leaving them without any hope or means of survival.

Realities for refugees

Public opinion in Australia has unfortunately become poisoned over several years on the issue of asylum seekers, with those who try to reach its shores by boat considered a threat to national security. Australian policy over several governments have penalised asylum seekers for trying to seek protection outside of “regular channels”.

However, the idea of “regular channels” is at odds with the realities of the forced migration that occurs when people must flee human rights violations. One of the key mechanisms of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Refugees Convention) is a status determination process for asylum seekers who arrive at the borders of a state party. It is Australia’s obligation to abide by international law no matter what it thinks about asylum seekers.

Mr Febionesta, Director of Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) Co-Chair of Suaka said “Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work, and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia permits refugees to stay here while they have current documents from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).” There are around 10,000 refugees and asylum seekers in Indonesia and Suaka applauds the efforts of the UNHCR in Indonesia as it tries to find durable solutions for these people.

For various reasons, some people may choose the make the dangerous boat journey to Australia in an attempt to seek effective protection there. However, the Australian Government, as a signatory to the Refugees Convention, cannot exempt itself from its obligations under international law by labelling the asylum seekers as “illegal immigrants” and pushing them back to Indonesia. Australia, as a party to the Refugees Convention, has to comply to the principle of non-refoulement that goes along with the principle of non-rejection and non-expulsion.

Indonesia’s human rights obligations

Suaka also urges the Government of Indonesia to ensure that refugee rights are upheld under Indonesia’s existing human rights obligations, including: non-refoulement (art 3 Convention Against Torture, as well as in the Indonesian Constitution), non-discrimination (art 3 Human Rights Law No. 39 of 1999, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) and freedom of movement (art 27 Human Rights Law, and ICCPR).

 

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

Febionesta
Director of Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) and Co-Chair of Suaka

Muhammad Hafiz
UN-OIC Advocacy Program Manager, Human Rights Working Group (HRWG)  and Co-Chair of Suaka

###

Advertisements